Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya berawan, 27.8 ° C

Mahkamah Konstitusi Mendapatkan Tiga Rekor Muri

Vebertina Manihuruk
KAWAT berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019. Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. */ANTARA
KAWAT berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019. Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. */ANTARA

JAKARTA, (PR).- Mahkamah Konstitusi (MK) meraih tiga rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri). Penghargaan itu diserahkan oleh pejabat eksekutif tertinggi (CEO) Muri, Jaya Suprana, di Jakarta pada Kamis, 15 Agustus 2019.

"Penganugerahan tiga rekor ini tentu membahagiakan keluarga besar MK karena Muri sebagai bagian dari masyarakat telah memberikan apresiasi atas kerja keras MK," kata Ketua MK, Anwar Usman, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara pada hari Jumat, 16 Agustus 2019.

Rekor yang dianugerahkan kepada MK adalah sidang peradilan nonstop terlama dan sidang peradilan dengan berkas peradilan terbanyak. Satu lagi adalah rekor proses persidangan paling transparan.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M Guntur Hamzah, mewakili MK menerima anugerah tersebut. Ia didampingi oleh panitera, MK Muhidin, dan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Wiryanto.

Anwar mengatakan, rekor tersebut menjadi penting dan menarik di tengah stigma adanya lorong gelap di lembaga penegakan hukum dan peradilan. Stigma itu muncul akibat proses yang menurut beberapa pihak cenderung tertutup.

"Dengan demikian, rekor ini semakin meneguhkan MK untuk tetap mewujudkan peradilan yang bersih, modern, dan transparan, dalam mempertahankan kinerja dan integritas yang tinggi," katanya.

KETUA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (tengah), memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.*/ANTARA FOTO

Rekor didapatkan terkait perkara sengketa hasil pilpres

Terkait dengan rekor sidang peradilan nonstop terlama, Anwar mengatakan bahwa undang-undang memang menuntut MK untuk melakukan persidangan yang sesuai dengan sifat peradilan pemilu, yaitu peradilan cepat. UU hanya memberi waktu 14 hari kerja untuk memeriksa serta memutus perkara pemilihan presiden dan wakil presiden.

Sedangkan, untuk rekor berkas peradilan paling banyak, Anwar menilai hal tersebut memang sangat layak. Dalam perkara sengketa hasil pilpres, meskipun hanya terdapat satu nomor perkara, namun wilayah hukumnya meliputi seluruh Indonesia.

"Namun, berapapun jumlah berkas yang diajukan oleh para pihak menjadi kewajiban MK untuk meneliti dan mempertimbangkannya. Terlepas dari apapun isi putusannya, pasti ada yang puas dan ada yang tidak puas," kata Anwar.

Menurut Anwar, tidak mungkin bagi sebuah lembaga peradilan, termasuk MK, untuk menjatuhkan putusan yang bisa memuaskan semua pihak. "Hal ini mengingat setiap pihak memiliki kepentingan, maka penilaian masing-masing pihak terhadap suatu putusan, akan terpengaruh dengan kepentingannya," ujar Anwar.***

Bagikan: