Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Langit umumnya cerah, 22.8 ° C

Wapres Perintahkan Balas Serangan Pemberontak Papua

Puga Hilal Baihaqie
ILUSTRASI kasus penembakan.*/ANTARA
ILUSTRASI kasus penembakan.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat keamanan tidak gentar menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap melakukan teror berupa penculikan, penganiayaan hingga pembunuhan di sejumlah tempat di Papua. Tindakan tegas perlu dilakukan karena KKB telah merampas hak azasi manusia (HAM). Adapun kasus terbaru terkait penculikan hingga pembunuhan yang menimpa anggota Polda Papua Brigadir Anumerta Heidar.

“Tindakan penyerangan balik terhadap pelaku penembakan di daerah konflik seperti Papua bukan pelanggaran HAM, karena kita hanya merespons tindakan pelanggaran HAM yang telah terlebih dahulu mereka lakukan. Bagaimana mungkin tindakan tegas  bisa dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan negara, sementara korbannya adalah prajurit TNI dan Polri yang sedang menjalankan tugas  ” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan pembekalan terhadap peserta Sekolah Staf dan Komando untuk Seskoad, Seskoal, Seskoau, dan Sespimti Polri di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.  

Wakil Presiden mengatakan aparat keamanan tidak mungkin berdiam diri bila mereka terus diserang. Terlebih keselamatan jiwa mereka juga terancam. Tindakan tegas aparat keamanan yang melakukan serangan balasan harus mendapat dukungan masyarakat, karena mereka menjalankan tugas untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Menurutnya, HAM merupakan persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus dilihat dari prosedur yang dibuat oleh negara dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian tindakan tegas TNI/Polri sepanjang sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak bisa dinyatakan sebagai pelanggaran HAM.

Jusuf Kalla pun nampaknya paham bahwa pernyataannya tentang HAM berpotensi mendapat kritikan dari pegiat HAM di tanah air termasuk juga dunia internasional. Ia pun kemudian menyinggung ihwal tindakan Pemerintah Amerika Serikat yang kerap melakukan pelanggaran HAM di sejumlah negara.

“Kalau bicara mengenai pelanggaran HAM barangkali Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak melanggar HAM. Mereka melakukan pengeboman ke kanan-kiri tanpa dasar. Ngebom Vietnam, Irak, Suriah, Libya. Itu merupakan pelanggaran HAM yang terbesar di dunia,” ujarnya.  

Menanggapi pernyatan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Kabupaten Nduga, Papua, Theo Hasegem menganggap pernyataan itu bisa menimbulkan masalah baru yang lebih besar. “Sikap keras pemerintah Indonesia yang ditunjukan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpotensi terjadinya korban jiwa di pihak manapun. Hal itu tentunya akan memancing dunia internasional untuk melihat persoalan Papua yang semakin urgen,” kata Theo di kantor Amnesti Internasional Indonesia.

Theo tetap berharap penyelesaian di tanah Papua bisa dilakukan dengan pendekatan dialog. Tindakan melakukan serangan balik menurutnya merupakan tindakan keliru yang berpotensi menimbulkan konflik lebih besar dan akan menelan banyak korban.***

Bagikan: