Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 28.8 ° C

Wacana Perombakan Nomenklatur Kementerian Muncul karena Alasan Investasi dan Ekspor

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Wacana pengubahan nomenklatur kementerian turut didorong target Presiden Joko Widodo meningkatkan investasi dan ekspor dalam rangka mengurangi defisit keuangan negara. Jokowi sempat melontarkan wacana menyatukan kembali Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, terkait pengubahan nomenklatur kementerian, utamanya mengenai wacana penyatuan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, pada pokoknya terkait dengan defisit akun transaksi berjalan, investasi, dan ekspor yang ditingkatkan untuk mengatasinya.

"Selalu disampaikan bahwa terjadi current account defisit dalam perdagangan. Maka, Presiden selalu berbicara tentang investasi dan ekspor. Kedua, dari sisi pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan itulah yang menjadi pemikiran sehingga ada perubahan struktur (kementerian)," kata Moeldoko di kantor staf kepresidenan, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019.

ILUSTRASI ekspor impor.*/REUTERS

Ia mengatakan, Kementerian Pemberadayaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi Syafruddin juga sudah membuat formula pegubahan nomenklatur kementerian tersebut dan telah disampaikan kepada Jokowi. "Intinya, tidak jauh dari hal tersebut (mengatasi defisit dan meningkatkan ekspor serta investasi)," ujarnya.

Terlalu banyak kementerian tidak efisien

Kepala Staf Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi mengatakan bahwa sejauh ini dia mendengar kabar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian termasuk yang dikaitkan dengan nomenklatur kementerian baru.

Ia juga mendengar bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal direncanakan menjadi satu dengan Kementerian Kreatif.

"Mungkin juga ada rencana pertanahan dengan kehutanan. Itu diskusi yang belum final. Itu mencocokan dengan mencari orang yang tepat. Itu yang akan digabung," katanya seusai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Kamis 15 Agustus 2019.

Sofjan Wanandi menilai, rencana pembentukan nomenklatur kementerian baru merupakan hal yang baik. Hal itu dipandangnya bisa membantu pemerintah untuk berkoordinasi dengan lebih baik, terutama untuk mendukung skala prioritas.

Menurut dia, terlalu banyak kementerian tidak efisien dalam bekerja. Sementara terlalu banyak bekerja, tetapi tanpa ada koordinasi juga tidak baik. Sofjan Wanandi mendukung pengubahan nomenklatur kementerian Jokowi tersebut.

Ia menuturkan, dengan kondisi ekonomi global yang sedang sulit, hal yang diperlukan adalah bergerak cepat. Semua pihak perlu bersatu dalam bekerja. "Situasi ekonomi kita ini susah sekali. Kita harus bekerja keras,” ujarnya.***

Bagikan: