Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Langit umumnya cerah, 24.6 ° C

Wacana Mengembalikan GBHN Dikhawatirkan Memantik Gaya Orde Baru

Muhammad Irfan

JAKARTA, (PR).- Wacana menerapkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menghangat lagi. Ada anggapan, kembalinya GBHN sebagai upaya agar pembangunan nasional punya pedoman dan berkesinambungan. Namun tak sedikit pula yang khawatir upaya ini justru mengembalikan pemerintahan dengan gaya-gaya Orde Baru.

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti salah satu yang menilai isu ini bisa memantik kebangkitan kembali warisan Orde Baru yang telah ditinggalkan usai reformasi. Menurut dia, ini ibarat kotak pandora yang dimulai tahun ini bisa lanjut terus. 

“Mulai dengan GBHN, MPR jadi lembaga tertinggi, jangan-jangan nanti balik lagi, presiden dipilih oleh MPR. Jangan-jangan masuk lagi pasal 29 atau pasal 8 presiden seumur hidup," ujar Bivitri dalam diskusi "Amendemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa" di Gondangdia, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

Dia mengingatkan, pada era Orde Baru GBHN merupakan mandat dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara kepada presiden. Presiden bisa dicopot MPR jika dinilai menentang GBHN. Bivitri mengatakan kini konsep GBHN tersebut sudah tidak relevan sebab posisi MPR RI bukan lagi lembaga tertinggi negara di atas presiden.

"Jadi mandat apa yang harus diberikan MPR? Jadi tidak relevan dalam konteks hukum tata negara," ucapnya.

Lebih lanjut, jika bicara soal haluan negara, Bivitri menyebut sebenarnya Indonesia sudah punya Pancasila dalam hal ideologi. Dalam urusan pembangunan berjangka, Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Jika GBHN tetap ada, tapi MPR tetap tak bisa menjatuhkan presiden, tapi presiden tetap dipilih rakyat, intinya ingin menjustifikasi GBHN sebagai dokumen itu ada. Pertanyaan kritisnya, kalau cuma ada ya gunanya apa?" tegas dia.***

Bagikan: