Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Langit umumnya cerah, 20.4 ° C

Soal Komposisi Kabinet, Jokowi: 55% Menteri dari Kalangan Profesional

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Susunan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin dikatakan akan lebih banyak berasal dari kalangan profesional dibandingkan kader partai politik. Selain itu, ada kemungkinan perubahan nomenklatur kementerian dalam pemerintahan mereka nanti. 

Presiden Joko Widodo menuturkan tentang rencana susunan kabinetnya tersebut seusai menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-58 di Lapangan Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu, 14 Agustus 2019. Ia mengatakan, sebanyak 55% komposisi menteri akan berasal dari kalangan profesional sedangkan 45% dari kader partai politik. 

"Ya, mungkin perkiraan saya 55%-45% lah. 55% dari profesional, 45% dari partai politik," katanya. 

Disinggung mengenai persetujuan partai politik koalisi mengenai komposisi tersebut, Jokowi mengatakan bahwa komposisi kabinet merupakan hak prerogatifnya. "Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Menteri adalah hak prerogatif presiden," ujarnya. 

Jokowi tidak membantah ketika ditanya tentang adanya kandidat menteri yang berumur muda, berada di kisaran umur 25 tahun sampai 35 tahun. "Ya, ada yang umur-umur itu. Betul, yang muda, yang setengah muda. Campur-campur. Ada yang setengah tua juga ada," katanya. 

Begitupun ketika disebutkan akan ada perubahan nomenklatur kementerian. "Ada. Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," ujarnya. 

Jokowi menambahkan, untuk mengumumkan susunan kabinetnya tersebut akan melihat momentumnya terlebih dahulu. Ia sendiri menilai pengumuman susunan kabinet lebih baik bila secepatnya dilakukan karena masyarakat dan juga pasar menanti hal tersebut. "Tapi, ini tetap masih kami hitung," ujarnya. 

Kepala Staf Presiden Moeldoko sempat ditanya mengenai kemungkinan berubahnya nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nanti. Ia mengatakan tidak mengetahui persis. Akan tetapi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Syafruddin dikatakannya sempat ditugaskan presiden untuk mencari formulasi tentang nomenklatur kementerian itu. 

"Tapi, bagaimana kelanjutannya atau seperti apa, itu kami belum tahu. Tapi yang jelas, pernah diberikan tugas kepada Menpan RB itu," katanya.***

Bagikan: