Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Sebagian berawan, 20.7 ° C

Permohonan Mediasi Tripartit Lima Vendor Penyedia Tenaga Kerja Krakatau Steel Dikembalikan

Tim Pikiran Rakyat
STAF Ahli Pemkot Cilegon Erwin Harahap saat menerima kedatangan puluhan buruh yang tergabung dalam  Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel (FSBKS). Mereka mengirimkan surat kepada Walikota Cilegon yang intinya menolak program restrukturisasi, Rabu 24 Juli 2019.*/HIMAWAN SUSANTO/KABAR BANTEN
STAF Ahli Pemkot Cilegon Erwin Harahap saat menerima kedatangan puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel (FSBKS). Mereka mengirimkan surat kepada Walikota Cilegon yang intinya menolak program restrukturisasi, Rabu 24 Juli 2019.*/HIMAWAN SUSANTO/KABAR BANTEN

CILEGON, (PR).- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon mengembalikan berkas permohonan mediasi tripartit atas lima vendor penyedia tenaga kerja PT Krakatau Steel (KS), Rabu, 14 Agustus 2019. Pengembalian berkas dilakukan lantaran risalah bipartit antara vendor dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) serikat masing-masing vendor dinilai tidak sempurna. 

Selain itu, manajemen PT KS pun tidak hadir dalam pertemuan verifikasi permohonan tripartit lima vendor tersebut. Karena itulah, Disnaker Kota Cilegon tidak melanjutkan tahapan pelaksanaan tripartit, seperti dikutip dari laporan Sigit Angki Nugraha dari Kabar Banten.

Diketahui sebelumnya, Disnaker Kota Cilegon mendapatkan permohonan mediasi tripartit dari lima vendor. Kelimanya adalah PT Indo Sarana Usaha (ISU), PT Central Berkat Indonesia (CBI), PT Purna Sentana Baja (PSB), PT Krakatau Perawatan Dan Perbengkelan (KPDP), dan PT Kedung Buana Indah (KBI).

Permohonan tripartit lima vendor dilayangkan setelah mereka gagal membahas pesangon dengan PUK serikat buruh pada rapat bipartit. Karena itulah, Disnaker Kota Cilegon mengagendakan rapat verifikasi, di mana para vendor, PUK serikat buruh, serta manajemen PT KS diundang untuk hadir pada rapat.

"Semua kami undang, sayangnya manajemen PT KS tidak datang. Lantaran persoalan ini erat kaitan dengan PT KS, kami tidak jadi melakukan verifikasi," kata Kepala Disnaker Kota Cilegon, Bukhori, saat di temui di ruang kerjanya, Rabu, 14 Agustus 2019.

Berkas permohonan mediasi tripartit masih harus diperbaiki

null

Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnaker Kota Cilegon, Tuah Sitepu, menuturkan, berkas permohonan mediasi tripartit pun masih perlu diperbaiki. Ia pun telah meminta para vendor untuk memperbaiki berkas permohonan dan melakukan pendaftaran ulang.

"Berkas permohonanya pun tidak sempurna. Jadi ada yang harus dilakukan kembali oleh para vendor, agar berkas tersebut bisa ditindaklanjuti oleh kami," ujarnya.

Sementara itu, Petugas Penyidik Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Rahmatullah, mengatakan, ada ketidaksinkronan pembahasan bipartit antara vendor dan PUK serikat buruh. Ini membuat risalah bipartit tidak dapat ditindaklanjuti Disnaker Kota Cilegon.

"Pada risalah tertuang, vendor melakukan bipartit terkait pemberian pesangon. Padahal, saat ini belum ada buruh yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), atau pemberhentian kerja. Jadi permohonan ini terlalu cepat," tuturnya.

Selain itu, bipartit antara vendor dengan PUK serikat buruh dilakukan atas dasar nota pemutusan hubungan kerja antara pihaknya dengan PT KS. Hal tersebut pun dinilai rancu, lantaran hal tersebut seharusnya tidak melibatkan buruh.

"Itu kan artinya persoalan bisnis antara vendor dengan PT KS. Tidak seharusnya melibatkan buruh. Toh buruh outsourcing pada dasarnya bekerja pada masing-masing vendor. Di mana vendor itu juga masih memiliki ikatan kerja dengan perusahaan selain PT KS," ungkapnya.***

Bagikan: