Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Cerah berawan, 20.2 ° C

Kasus Suap Meikarta, KPK Panggil Direktur PT Lippo Cikarang Jadi Saksi Iwa Karniwa

Endah Asih Lestari
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Sekda Jabar non aktif, Iwa Karniwa di Jalan Ariajipang, Kota Bandung, Kamis, 1 Agustus 2019. KPK terus mengumpulkan bukti-bukti usai menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka dugaan suap perizinan proyek Meikarta.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Sekda Jabar non aktif, Iwa Karniwa di Jalan Ariajipang, Kota Bandung, Kamis, 1 Agustus 2019. KPK terus mengumpulkan bukti-bukti usai menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka dugaan suap perizinan proyek Meikarta.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Lippo Cikarang Jukian Salim sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Kamis, 15 Agustus 2019.

Jukian dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat non aktif Iwa Karniwa.

"Dijadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Lippo Cikarang Jukian Salim sebagai saksi untuk tersangka IWK terkait tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.

Selain itu, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka IWK, yaitu Sekretaris Direksi PT Lippo Cikarang Melda Peni Lestari dan Staf Keuangan PT Lippo Cikarang Sri Tuti.

Selain IWK, KPK pada Senin, 29 Juli 2019 juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang BTO sebagai tersangka dalam pengembangan perkara kasus Meikarta tersebut.

Perkara kasus Meikarta berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di Pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu bekas Bupati Bekasi NHY selama enam tahun penjara, bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi JML yang divonis 4,5 tahun penjara, bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi DT yang divonis 4,5 tahun penjara, dan bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi SMB yang divonis 4,5 tahun penjara.

Selain itu, ada juga bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR NRN yang divonis 4,5 tahun penjara, Bekas Direktur Operasional Lippo Group BS yang divonis 3,5 tahun penjara, HJS divonis tiga tahun penjara, FP divonis 1,5 tahun penjara, dan Tyd divonis 1,5 tahun penjara.***

Bagikan: