Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya berawan, 27.8 ° C

Calon Menteri Tak Perlu Didikotomi Parpol-Non-Parpol

Muhammad Irfan
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).-  Pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait formasi menteri di kabinetnya lima tahun ke depan jadi perhatian. Pasalnya selain kabar adanya perombakan yang cukup besar, Jokowi pun menyebut hanya 45 persen menteri dari parpol.

Sisanya adalah profesional bahkan ada yang masih di usia muda. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun menilai dikotomi parpol-non-parpol hendaknya tak dimunculkan.

Dalam diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 15 Agustus 2019, anggota fraksi PDIP Effendi Simbolon menyebut dikotomi parpol dan non-parpol yang dikutip media dari Jokowi secara tidak langsung justru bisa memecah belah. Karena dari parpol atau bukan, rakyatlah yang menilai kinerja menteri nanti. Jangan kemudian seolah-olah menteri dari parpol tak bisa diandalkan.

"Seolah-olah politisi ini kaum yang setengah haram gitu loh," kata Effendi.

Menurut dia, beberapa posisi saat ini memang sudah selayaknya dirombak. Hal itu dilatarbelakangi dengan ketidakmampuan menteri sebelumnya menyelesaikan sejumlah permasalahan. Satu yang jadi sorotan yakni tim ekonomi kabinet Jokowi di periode pertama.

Effendi menyoroti permasalahan ekonomi karena selama ini perekonomian Indonesia bisa dibilang gagal imbas dari ketergantungan pada pinjaman. Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka bisa menjadi bom waktu bagi negara dan tentunya rakyat.

"Di periode kedua ini pak Jokowoi kan hendak membangun Sumber Daya Manusia, dan itu harus dimulai lewat perombakan tim ekonomi ini," ucap dia.

Dengan begitu, wacana mempertahankan Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani dan Menteri ESDM, Rini Soemarno dinilai sebagai sebuah kesalahan. Pasalnya langkah keduanya selama ini tak membuahkan hasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Effendi pun menyarankan agar Jokowi lebih cermat mencari orang untuk mengisi posisi ini.

"Yang ditunggu oleh masyarakat adalah kesejahteraan. Mempertahankan Sri Mulyani sama saja mempertahankan belenggu pinjaman tadi," ucap dia.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Nasdem Johnny G Plate menilai menteri yang dibidik Jokowi saat ini 100 persen adalah profesional baik dari parpol maupun tidak. NasDem pun mengaku telah mempersilakan sepenuhnya hal ini kepada Jokowi.

"Memang kami menjaga betul hak preogratif presiden yang tenang dengan keleluasaan yang luas, tetapi sebelum itu dia pasti secara internal berkomunikasi dengan partai politik. Ini kan bahagian dari satu kebahagian politik," ucap dia.

Meski tak menyebut apakah NasDem sudah diajak bicara mengenai formatur menteri atau belum, Johnny tak merasa kalau langkah ini bentuk pengebirian Jokowi pada partai pendukung. Dia juga tak menganggap aneh cara Jokowi mengumumkan skema kabinet sebelum dirinya dilantik sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode kedua.

"Selanjutnya kita tunggu siapa saja dan apa isinya nanti pada saat diumumkan. Tentu pak Jokowi akan menjaga efektifnya kabinet Koalisi Indonesia Kerja I ini akan bekerja dengan baik dan harapan publik tentang informasi kabinet baru bisa disusun atau dipercepat tanpa menganggu kabinet saat ini," ucap dia. 

Adapun terkait isu adanya upaya memadukan partai oposisi ke kabinet diakui Johnny kemungkinannya sangat kecil. Dia mengatakan, untuk memadukan partai oposisi dalam kabinet tentu harus ada pembicaraan antara Jokowi dan partai koalisi. Jika ingin bergabung juga perlu memberikan manfaat untuk Jokowi.

"Tapi kan kalau berbicara yang di luar koalisi Pak Jokowi tau caranya karena Pak Jokowi akan berbicara secara serius terlebih dahulu dengan partai koalisi dalam hal ini tentu kalau bergabung tentu harus memberikan manfaat tambahan," ucap dia.

Menurutnya dalam kabinet juga tetap harus berjalan beriringan. Sehingga bisa mencapai visi misi dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Karena masyarakat sudah melihat yang satu sudah bergerak ke kiri yang satu ke kanan bagaimana supaya bergerak bersama-sama harus ada konsesi besar dan konsesi besar ini apa namanya? Adalah konsesi politik," ucapnya.***

Bagikan: