Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Berawan, 19.6 ° C

Pengadaan Mobil Listrik Diusulkan Gunakan APBN

Satrio Widianto
MOBIL listrik.*/ DOK. ANTARA
MOBIL listrik.*/ DOK. ANTARA

JAKARTA, (PR).- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya tengah mengusulkan pengadaan mobil listrik untuk mobil dinas tahun 2020 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mobil listrik itu diprioritaskan di Jakarta dulu karena cuaca di Jakarta sudah sangat parah yakni 65% polusi akibat “hutan darat“.

“Sekarang Jakarta ini kan sudah jorok udaranya. Jadi memang mobil listrik itu pilihan terbagus,” kata Luhut saat menjadi pembicara kunci pada acara Indonesianisme Summit 2019 Ikatan Alumni ITB di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019 malam.

“Kami usulkan kalau boleh nanti APBN tahun depan itu, kalau boleh ya, kita (untuk mobil listrik) mau coba, kalau sudah siap infrastukturnya ya kalau di Jakarta terutama, kalau di daerah-daerah lain kan mungkin belum siap ya,” kata Luhut.

Sementara itu,  mengenai harga mobil listrik itu sendiri, menurut Luhut, jika memang terbilang mahal, maka baterainya akan dibuat sendiri.

“Pasti kan cost-nya menurun, tapi kan cost itu juga ada harga dengan udara yang bersih,” ucapnya.

 Luhut Binsar mengatakan, pengadaan kendaraan dinas berteknologi listrik buatan anak bangsa. "Saya kepikir untuk lapor Presiden,  nanti APBN tahun depan pembelian sepeda motor, mobil, kita wajibkan saja motor listrik buatan Indonesia. Gesits misalnya atau apalah,” katanya.

Menurut Luhut, hal itu dilakukan sebagai dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi yang dilakukan anak bangsa. “Kalau tidak kita pupuk keberpihakan itu, teknologi kita tidak akan maju,” katanya.

Pada kesempatan itu, Luhut berkeliling melihat-lihat deretan karya teknologi anak bangsa dalam  Pameran Karya 30 Teknopreneur dalam rangkaian Indonesianisme Summit 2019 yang digelar IA ITB. Luhut mengaku bangga dan ingin agar produk-produk yang dipamerkan bisa ditampilkan dalam sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ini kita minta atau mungkin kita wajibkan BUMN-BUMN itu bisa memakai teknologi tersebut. Kita akan coba dorong karya anak bangsa ini. Kalau tidak mulai begitu, kapan lagi,” tutur Luhut.***

 

Bagikan: