Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 20.1 ° C

Rencana Mengaktifkan Kembali GBHN Perlu Dikaji Lebih Dalam

Muhammad Ashari
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.*/ANTARA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Rencana mengaktifkan kembali Garis Besar Haluan Negara melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 perlu dikaji lebih dalam, mengingat kondisi sosial politik saat ini bergerak lebih dinamis dibandingkan sebelumnya. Pendapat publik juga perlu dipertimbangkan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, kajian lebih mendalam dan komprehensif itu diperlukan karena bila memang diberlakukan lagi, GBHN akan mengikat bangsa dan negara selama puluhan tahun ke depannya. Menurut dia, suasana sosial politik global saat ini telah berbeda dibandingkan dengan 20 sampai 50 tahun yang lalu.

“Begitu kita putuskan (memberlakukan GBHN), maka itu akan mengikat kita dalam puluhan tahun ke depan. Sementara dinamika politik sosial ekonomi dan global sangat luar biasa. Apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN?” katanya di Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Agustus 2019.

Ia menambahkan, parlemen juga akan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Diteruskan atau tidaknya pembahasan GBHN dikatakannya akan tergantung juga dari aspirasi yang berkembang di masyarakat.

“Kalau rakyat membutuhkan, mengharapkan (GBHN) itu ada, pasti kami di parlemen akan memperjuangkan. Tapi kalau rakyat mengatakan itu tidak dibutuhkan, kami akan mengikuti kehendak rakyat,” ujarnya.

Berdasarkan catatan “PR”, upaya menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 telah berlangsung tahunan. Pada 29 Maret 2016, misalnya, sempat diadakan Konvensi Nasional Haluan Negara di Jakarta Convention Center.

Acara tersebut dilakukan untuk menjaring masukan masyarakat mengenai GBHN. Beberapa pejabat menghadiri konvensi itu, salah satunya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Yudi Latief kemudian bertindak sebagai steering committee konvensi.

Poin yang diwacanakan mengenai GBHN ini adalah perlunya negara dibekali oleh panduan dan perencanaan dalam arah pembangunan ke depan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, perencanaan dalam GBHN dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berbeda.

Menurutnya, RPJMN terkait dengan program perencanaan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden terpilih sehingga programnya merentang antara 5 tahunan atau 10 tahunan. Supaya berbagai program tersebut tidak terputus karena adanya pergantian kepala negara setiap 5 tahunan, maka diperlukan perencanaan yang lebih panjang sebagaimana di dalam GBHN.

“Dengan sistem pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, janji kampanye seorang presiden menjadi program perencanaan, bisa 5 tahunan atau 10 tahunan. Supaya jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN,” katanya di Istana Kepresidenan, Senin, 12 Agustus 2019.

Sementara itu, partai politik pun menggunakan isu mengaktifkan kembali GBHN sebagai syarat penentuan kursi pimpinan MPR periode 2019-2024. PDI Perjuangan, misalnya, mensyaratkan supaya kader partai yang duduk di kursi pimpinan MPR sepakat untuk meneruskan upaya amandemen terbatas UUD 1945.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sangat dimungkinkan bila ternyata kandidat pimpinan MPR tidak mendukung agenda tersebut, PDI Perjuangan akan mengajukan sendiri kadernya. Terlebih lagi, menurutnya, tidak ada norma hukum yang melarang kader PDI Perjuangan untuk menjadi ketua MPR.

"Jadi, syarat agenda strategis MPR (amandemen terbatas UUD 45) itu diusulkan oleh PDI Perjuangan dalam pembicaraan mengenai penyusunan pimpinan MPR. Seandainya usulan itu kurang mendapatkan respon positif dari parpol (koalisi), tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan mengusulkan sendiri kadernya menjadi calon ketua MPR," kata Ahmad, Jumat, 2 Agustus 2019.***

Bagikan: