Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Langit umumnya cerah, 24.6 ° C

Sidang Tahunan MPR, Presiden Diharapkan Menyampaikan Gagasan Besar

Muhammad Irfan
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat hendaknya mampu memberi makna yang dalam kepada bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Anggota MPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis saat menjadi pembicara dalam diskusi Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 12 Agustus 2019.

Menurut Iskan, dalam pidatonya, Presiden hendaknya mampu memberi motivasi yang kuat kepada rakyat tentang apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi pertarungan global. Presiden sebagai pemimpin harus bisa menyakinkan rakyat.

“Dia mempunyai visi, misi, dan cita-cita besar. Untuk itu Presiden jangan bicara hal-hal yang sifatnya teknis. Pidato yang disampaikan harus mempunyai daya ungkit yang besar,” kata Iskan.

Iskan menuturkan, Presiden harus mampu menyampaikan gambaran 30 tahun ke depan wajah bangsa ini. Ke depan, Tiongkok, India, dan Amerika, serta Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Untuk itulah Presiden harus menyampaikan visi-visinya kepada generasi kini.

“Sebab merekalah sebagai pewaris bangsa dan negara. Mereka sekarang sudah bergelut dengan bisnis online”, ucapnya.

Iskan menyebut ada dua masalah penting yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah itu adalah bagaimana mengkonsolidasikan antara konsep demokrasi dan kesejahteraan serta menyelesaikan hubungan antara nasionalisme dan agama. Iskan mengakui demokrasi dalam masa reformasi berkembang luar biasa. Sayang demokrasi yang berkembang adalah demokrasi struktural.

“Demokrasi yang ada belum substantif. Diakui dalam era sekarang, biaya politik sangat tinggi sampai-sampai ada anggapan untuk bisa menjadi anggota DPR harus mengeluarkan biaya miliaran rupiah. Hal demikian disebut tidak mendidik. Yang benar adalah anggota DPR terpilih karena ide dan gagasan. Jadi pemimpin itu adalah orang yang punya ide, pintar, bukan orang yang banyak duitnya”, ucapnya.

Adapun masalah kedua, kata Iskan, selama ini ada anggapan di masyarakat seolah-olah kalau orang Islam itu tidak nasionalis dan kalau dia nasionalis tidak Islam. “Ini harus diselesaikan. Untuk itu saat pidato dalam ST MPR, Presiden harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kita harus bangkit menghadapi persaingan yang sangat besar,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sektretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengakui fungsi MPR saat ini tidak seperti dahulu. Saat ini hanya melakukan ST dan Sosialisasi Empat Pilar. Bila hanya demikian maka menurutnya kinerja MPR tak efektif. Saleh ingin MPR menjadi lembaga efektif dan berdaya guna. 

“Cara untuk menguatkan MPR ditempuh dengan memgembalikan kewenangan MPR seperti membuat GBHN. Haluan negara diakui sangat penting meski saat ini sudah ada UU RPJPMP. Bila bangsa ini tidak menggunakan GBHN maka arah pembangunan antarperiode Presiden menjadi tak akur,” kata dia.

Saleh mencontohkan masa Presiden SBY mempunyai visi dan misi pembangunan tersendiri. Pun demikian dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam Periode pertama Presiden Joko Widodo besar-besaran membangun infrastruktur. 

“Bila pembangunan dalam era selanjutnya berubah maka akan membuat pembangunan tak berkesinambungan. Untuk itulah perlu ada GBHN sehingga pembangunan ada arah”, ucap dia.

Mengoptimalkan kembali MPR, menurut Saleh bisa dilakukan lagi dengan cara perlunya penegasan akan Ketetapan MPR. Posisi Ketetapan MPR dalam tata peraturang perundangan yang berlaku di bawah UUD dan di atas UU. Dengan menegaskan ketetapan maka arah program pembangunan dari pemerintah bisa dievaluasi. 

“Menegaskan kembali fungsi ketetapan inilah maka keberadaan MPR akan menjadi optimal. Atau memberi kewenangan pada MPR untuk menafsirkan UUD. Bila semua langkah-langkah tadi dilakukan maka ST MPR menjadi optimal,” ujarnya.

Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Lely Arrianie, menyebut untuk mengoptimalkan ST MPR, langkah yang paling penting adalah mengoptimalkan lebih dahulu anggota DPR dan DPD. “Memberdayakan wakil rakyat lebih dahulu sehingga mereka tahu tugas dan fungsinya,” ucapnya.***

Bagikan: