Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 22.3 ° C

PNS Bekerja di Rumah, Tak Cocok untuk Negara Padat tapi Sesuai untuk Milenial

Tim Pikiran Rakyat
ASN Kabupaten Bekasi/TOMMY ANDRYANDY/PR
ASN Kabupaten Bekasi/TOMMY ANDRYANDY/PR

JAKARTA, (PR).- Pemerintah berencana menggodok regulasi mengenai fleksibilitas kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan regulasi tersebut, PNS dimungkinkan bekerja di rumah dan di luar kantor.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menilai, regulasi tersebut tak akan cocok diterapkan di Indonesia. Menurut dia, sistem PNS bekerja di rumah lebih efektif dilakukan di negara dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang masih terkendali.

Selain itu, Herman Khaeron menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan PNS saat ini masih jauh dari harapan publik. Alih-alih membuat regulasi agar PNS bisa bekerja di rumah, dia menilai peningkatan kinerja jauh lebih dibutuhkan saat ini.

"Sekarang, menuju pelayanan publik yang prima saja masih belum terwujud. Kalau saya boleh mengkritik, pelayanannya masih separuh dari yang dianggap prima," katanya dalam wawancara yang disiarkan Radio PRFM, Minggu 11 Agustus 2019 malam.

CPNS Pemprov Jabar Tahun 2019 di Youth Center Sport Arcamanik Bandung, Selasa 25 Juni 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

Herman Khaeron mengatakan, pola penilaian terhadap kinerja PNS masih becermin dari angka kehadiran di kantor. Meski akhirnya dibangun sistem pelayanan publik secara online, PNS harus tetap melakukan pekerjaanya di kantor.

"Sistem PNS itu dibangun dari sebuah sistem yang seragam. Mereka melayani masyarakat dengan jumlah yang banyak, tentu masih membutuhkan kantor," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Cocok untuk milenial

Pengamat Sistem Manajemen dan Kebijakan Publik Oktri Mohammad Firdaus, regulasi itu layak diterapkan ketika mayoritas PNS merupakan orang-orang dari kalangan milenial.

"Mereka sudah tidak asing dengan cara bekerja dan berkolaborasi melalui sistem komputer yang sifatnya bisa realtime dan online tanpa harus berada di suatu ruangan dan bertatap muka secara langsung," ujarnya.

Untuk menambah akselerasi kerja, Oktri mengharapkan sistem itu bisa disokong infrastruktur yang memadai. Minimal, PNS yang bekerja di rumah atau di luar kantor bisa terkoneksi dengan akses internet mumpuni.

"Infrastruktur yang coba disiapkan pemerintah pun tidak murah, seperti membuat virtual office dengan kecepatan akses (internet) dan lain sebagainya," katanya.

Meski demikian, Oktri menyebut tak semua posisi atau bidang pekerjaan PNS bisa dikerjakan di rumah. Bidang kerja seperti analis data dan strategi merupakan bidang yang paling pantas untuk menerapkan regulasi bekerja di rumah.

"Tapi kalau PNS yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan dan catatan sipil, itu yang harus dipikirkan matang-matang apakah mereka layak atau tidak untuk diterapkan bekerja di rumah," ujar Oktri.***

Bagikan: