Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Umumnya cerah, 27.1 ° C

Proses Penentuan Kabinet Harus Transparan

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Proses penentuan kabinet hendaknya dilakukan secara transparan dan melibatkan publik. Partai politik harus berani dan terang-terangan mau mengumumkan kepada publik figur-figur yang diajukan sebagai calon menteri. 

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan, isu kursi Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali mencuat seiring pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyinggung jatah kursi menteri harus lebih banyak dibandingkan partai koalisi lainnya. 

Di satu sisi, menurut dia, pidato Megawati tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu dan otomatis memiliki kursi lebih banyak di parlemen dibandingkan dengan partai lainnya. 

Namun demikian, persoalan kursi kabinet bukanlah persoalan partai apa mendapatkan apa, atau partai politik koalisi 02 akan masuk kabinet atau tidak. 

"Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang menarik dan penting secara politik. Tapi, bukan di situ soalnya. Ada soal lain yang lebih penting, yang dengan sengaja sering dilupakan atau diabaikan, yaitu siapa saja figur-figur calon menteri yang akan diusulkan oleh partai?" katanya, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Selain itu, persoalan figur calon menteri tersebut berasal dari kader partai atau partai mengambil dari kalangan profesional dan akademik juga, menurut dia, penting untuk disimak. Terkait dengan hal ini, Jeirry mengatakan, ada baiknya jika proses mengajukan calon menteri tidak dilakukan melalui "pintu belakang" atau tertutup. 

"Lakukanlah secara terbuka dan transparan. Baik jika publik ikut dilibatkan, agar bisa memberi masukan sehingga orang-orang yang nanti muncul tak membuat publik kaget," tuturnya. 

Ia menambahkan, ada baiknya bila diusulkan supaya presiden membuka kemungkinan keterlibatan publik dalam memberikan masukan terhadap para figur yang muncul. Meskipun menteri selalu kembali kepada hak prerogatif presiden, ujar Jeirry, namun tidak ada salahnya bila presiden berkehendak untuk melibatkan publik. 

"Bukankah para menteri sebagai pembantu Presiden, pada prinsipnya akan bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat?" ujarnya. 

Ia berpandangan, partai politik juga perlu berani dan terang-terangan mengumumkan kepada publik figur yang diajukannya. Hal tersebut dipandangnya mungkin untuk memudahkan kerja presiden untuk menyeleksi calon menteri dari nama-nama yang sudah muncul tersebut. 

"Begitu juga publik bisa berpartisipasi memberi masukan terhadap figur-figur tersebut kepada Presiden," katanya.

Menurut Jeirry, proses yang terbuka dan transparan penting agar kabinet nantinya bisa mendapatkan penerimaan, legitimasi dan kepercayaan publik yang lebih kuat.***

Bagikan: