Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Ini Susunan Kepengurusan Baru PDIP

Muhammad Irfan
MEGAWATI Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan berdasarkan Kongres V PDIP di Bali, Kamis, 8 Agustus 2019 hingga Sabtu, 10 Agustus 2019.*/MUHAMMAD IRFAN/PR
MEGAWATI Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan berdasarkan Kongres V PDIP di Bali, Kamis, 8 Agustus 2019 hingga Sabtu, 10 Agustus 2019.*/MUHAMMAD IRFAN/PR

DENPASAR, (PR).- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2019-2024 melalui Kongres V PDIP yang digelar di Bali, sejak Kamis, 8 Agustus 2019, hingga Sabtu, 10 Agustus 2019. Setelah lebih dulu menetapkan Ketua Umum yang dijabat kembali oleh Megawati Soekarnoputri secara aklamasi, partai banteng ini menetapkan 26 struktur organisasi lainnya.

Yang menarik, posisi Sekretaris Jenderal dijabat kembali oleh Hasto Kristiyanto. Ini agak berbeda dengan kebiasaan PDIP sebelumnya yang biasanya tak pernah diisi oleh Sekjen dua periode.

Mega yang memanggil satu per satu struktur organisasi ke panggung paham akan ketidakbiasaan itu, dan menyebut kalau pengangkatan Sekjen untuk periode kedua tak bertentangan dengan AD/ART.

"Jadi saya kan mikir, ah si Hasto nih bosan juga ya. Ada juga omongan Sekjen kan cuma sekali. Entar dulu dong, emang di AD/ART begitu bunyinya? Enggak. Lho saya kan nampung saja, boleh saya usulkan, jadi Sekretaris Jenderal Hasto Kristayanto," kata Mega di hadapan utusan kongres sambil diiringi tepuk tangan. Hasto lantas maju ke panggung.

Selain Hasto, Walikota Surabaya Tri Rismaharani yang semula tak ada di struktur kepengurusan DPP juga mendapat posisi Ketua DPP Bidang Kebudayaan. Menurut Mega, dirinya sempat heran mengapa Risma mau mengambil posisi ini ketika dia tawari.

"Saya pikir ajaib juga, kok mau ya? Tapi orangnya saat ini sedang membongkar sekolah (tidak hadir sampai akhir di kongres)," kata Mega.

Adapun susunan organisasi DPP PDIP 2019-2024 tak berbeda dengan jumlah pengurus periode sebelumnya. Ketua DPP bidang kehormatan partai dijabat oleh Komaruddin Watubun, Ketua DPP bidang ideologi dan kaderisasi adalah Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP bidang pemenangan pemilu Bambang Wuryanto, Ketua DPP bidang keanggotaan dan organisasi Sukur Nababan, dan Ketua DPP bidang pemerintahan, pertahanan, dan keamanan yang dijabat Puan Maharani.

Selain itu ada juga nama Yasonna Laoly sebagai Ketua DPP bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Ketua DPP Bidang Perekonomian yang dijabat Said Abdullah, Ketua DPP bidang pangan, pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup adalah I Made Urip, Ketua DPP bidang kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri, serta Ketua DPP bidang luar negeri adalah Ahmad Basarah.

Ketua DPP bidang penanggulangan bencana adalah Ribka Tjiptaning, Ketua DPP bidang industri, tenaga kerja, dan jaminan sosial adalah Nusyirwan Soejono, Ketua DPP bidang kesehatan perempuan dan anak adalah Sri Rahayu, Ketua DPP bidang koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat adalah Mindo Sianipar, Ketua DPP bidang pariwisata adalah Wiryanti Sukamdani, Ketua DPP bidang pemuda dan olahraga adalah Eriko Sotarduga, da Ketua DPP bidang keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipercayakan kepada Prof. Hamka Haq.

Adapun Ketua DPP bidang UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital adalah Mohammad Prananda, Wakil Sekjen bidang internal dijabat Utut Adianto, Wakil Sekjen bidang pemerintahan adalah Arif Wibowo, Wakil Sekjen bidang kerakyatan adalah Sadarestuwati, hingga jajaran bendahara yang masing-masing adalah Olly Dondokambey (Bendahara Umum), Rudianto Tjen (Bendahara Internal), dan Juliari Batubara (Wakil Bendahara Bidang Program).

Proses baku

Kepada wartawan seusai pelantikan, Megawati menyebut kalau sejak berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, partainya telah menerapkan proses baku dalam kaderisasi dan regenarasi partai. Itu dimulai dari tingkat akar rumput yang namanya anak ranting hingga ke atas. Alasan peserta kongres disebut utusan pun karena sebelum berangkat ke kongres, utusan ini diamanatkan oleh suara akar rumput di bawah.

"Apalagi kalau mau kongres partai seperti ini maka diadakan rapat dari bawah yang harus mengambil aspirasi dari masyarakat yang bagian dari rakyat yang bersimpati pada PDIP atau siapa saja, dibawa terus ke atas, sehingga bisa mengetahui secara berjenjang. Dia membawa mandat dari bawah," kata Mega.

Begitu pun saat menentukan seseorang untuk mengisi posisi tertentu. Menurut Mega selalu ada uji kelayakan yang mengulas pengetahuan secara ideologi, kemantapan sebagai kader partai, dan wawancara untuk mempertajam. Setelah itu ada proses kristalisasi yang disebut psikotes.

"Psikotes itu cermin diri, ya begitulah hasilnya. Dengan demikian kami berupaya buat mereka yang telah melihat tes mana yang masih kurang dan mereka harus menambah pengetahuan. Sudah ada namanya kursus kader, jadi mereka yang akan direkrut dan sudah terekrut nanti dimasukkan ke sekolah partai. Itulah cara kami merekrut dan memperbanyak mereka yang bisa dijadikan pemimpin dari PDIP," ucap dia.

Hal ini berpengaruh pula pada nama-nama yang mungkin akan dia ajukan sebagai menteri dari PDIP. Dia mengaku punya sejumlah data yang hanya bisa diakses olehnya. Data ini melihat rekam jejak kader yang bisa diproyeksikan untuk memimpin ke depan. "Tidak hanya menteri saja, tapi bisa ditugasi ke sini, ke sana, dan kemungkinan akhirnya bahwa berpolitik itu kan sebuah alat mengambil kekuasaan dalam arti positif. Kalau di tangan kita, itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tuturnya.***

Bagikan: