Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Cerah berawan, 21 ° C

Ombudsman RI Akan Investigasi Padamnya Listrik di Tiga Provinsi

Siska Nirmala
FOTO udara suasana kompleks PT PLN (Persero) Pusat Pengatur Beban (P2B) Area Pengatur Beban (APB) Jateng-DIY di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin, 5 Agustus 2019. Menurut PT PLN (Persero) peristiwa pemadaman listrik pada Minggu, 4 Agustus 2019 kemarin di wilayah Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah disebabkan gangguan yang terjadi pada sisi jaringan transmisi SUTET 500 kV Ungaran-Pemalang I (Span 434-435), yang mengakibatkan kegagalan transfer energi dari timur ke barat.*/ANTARA
FOTO udara suasana kompleks PT PLN (Persero) Pusat Pengatur Beban (P2B) Area Pengatur Beban (APB) Jateng-DIY di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin, 5 Agustus 2019. Menurut PT PLN (Persero) peristiwa pemadaman listrik pada Minggu, 4 Agustus 2019 kemarin di wilayah Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah disebabkan gangguan yang terjadi pada sisi jaringan transmisi SUTET 500 kV Ungaran-Pemalang I (Span 434-435), yang mengakibatkan kegagalan transfer energi dari timur ke barat.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Ombudsman RI segera melakukan investigasi terkait peristiwa padamnys listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten pada Minggu, 4 Agustus 2019.

"Kami mengambil sikap untuk terlibat melakukan investigasi tentang kasus ini," kata anggota Ombudsman RI Laode Ida di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Investigasi diperlukan untuk mengetahui secara pasti penyebab padamnya listrik. PLN kata dia, berdalih akibat adanya gangguan jaringan transmisi dari Pemalang, Ungaran, Jawa Tengah, ke wilayah barat.

Jikapun terjadi gangguan seperti itu, menurut dia, seharusnya PLN bisa menjelaskan kepada publik kenapa terjadi kerusakan. Kemudian apabila sebelumnya sudah pernah terjadi semestinya perusahaan setrum tersebut bisa mengantisipasi.

Ia menilai PLN gagal dalam melakukan sistem manajemen yang meliputi mengelola, merencanakan dan mengawasi sehingga mengakibatkan kerugian besar di berbagai sektor.

"PLN menunjukkan dan membuktikan kegagalannya dalam melakukan pengelolaan dari kasus yang terjadi kemarin," ujarnya.

Jika pemerintah tidak melakukan evaluasi di tubuh PLN maka dikhawatirkan persoalan yang sama akan kembali terulang dan menimbulkan kerugian lebih besar lagi.

Melihat kejadian tersebut, menurut dia, PLN tidak cukup hanya dengan meminta maaf saja kepada masyarakat. Namun harus malu dan diwujudkan dalam sikap perbaikan manajemen ke depannya.

Sementara itu Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten mengakui pihaknya tidak mengantisipasi gangguan dua jalur sirkuit sekaligus pada sistem penyaluran daya listrik di jalur utara dan selatan.

"Mengenai kalkulasi, kami memiliki ketentuan N minus 1, kemudian emergency-nya adalah N minus 1 minus 1. N adalah jumlah sirkuit, dan dalam sistem yang memasok di utara dan selatan, ada dua sirkuit di utara dan dua di selatan," kata Sripeni Inten.

Sripeni menambahkan pemeliharaan yang bisa dilakukan terhadap sistem pasok hanya satu sirkuit. Namun pada insiden Minggu, 4 Agustus 2019, terjadi gangguan di dua sirkuit pasok sekaligus.***

Bagikan: