Pikiran Rakyat
USD Jual 14.099,00 Beli 14.197,00 | Sedikit awan, 19.8 ° C

Pemilihan Menteri Perlu Pertimbangkan Keterwakilan Daerah

Tim Pikiran Rakyat
GURU Besar Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Prof Alaidin Koto.*/ANTARA
GURU Besar Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Prof Alaidin Koto.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Prof Alaidin Koto mengatakan pemilihan menteri pengisi Kabinet Indonesia Kerja jilid II perlu  mempertimbangkan keterwakilan daerah sebagai pengikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Keterwakilan daerah itu adalah salah satu langkah mengantisipasi munculnya gejolak-gejolak yang berdasarkan kedaerahan untuk memperteguh nilai-nilai, rasa ke-NKRI-an," kata Alaidin saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu 4 Agustus 2019.

Ia mengatakan keterwakilan daerah menjadi penting, namun yang paling utama adalah orang-orang yang memiliki profesionality, integrity, nasionality dan rekam jejak yang baik. "Harus ada the right man on the right place," katanya.

Doktor Pemikiran Politik Islam ini menjelaskan mengenai kedaerahan tersebut, kalau dari sekian pakar orang yang profesional, memiliki integritas yang bagus, rekam jejaknya bagus dan sudah terbukti sama dengan orang-orang ahli di berbagai daerah. Itu hendaknya diambil dari berbagai daerah yang secara merata

"Artinya penguasaan ilmu, apalagi Indonesia yang cukup luas dan sangat beragam dari berbagai perspektif budaya, politik, ekonomi hendaknya itu tercermin dalam sebuah tim (kabinet) yang solid, bukan tim yang homogen, tapi tim yang heterogen," katanya.

Menurut dia, heterogenitas itu menciptakan sebuah dinamika kerja yang bagus selama ada unsur-unsur dalam keheterogenan itu adalah orang-orang yang profesional, punya komitmen kebangsaan yang tinggi diwujudkan jadi satu kesatuan sehingga daerah merasa terwakili, terlayani dan terperhatikan secara adil.

"Itu yang terpenting, maka keterwakilan daerah dalam kabinet jadi penting," katanya.

Ia mengatakan, kalau yang dipilih hanya dari daerah-daerah tertentu orangnya sementara di tempat lain banyak orang yang sama-sama memiliki profesionality, integrity dan rekam jejak yang baik, dikhawatirkan akan rawan sekali untuk keutuhan Bangsa Indonesia. Terjadi diskriminatif hal-hal yang terkait profesionalitas tadi.

Tetap profesional

Alaidin menegaskan bahwa keterwakilan daerah dalam kursi kabinet ini juga dalam rangka mengeratkan rasa sebuah negara yang bernama Indonesia. "Sehingga jangan ada sebuah daerah yang merasa disepelekan," katanya.

Ia juga mengatakan presiden jangan hanya melihat kepada daerah mana banyak dipilih, di daerah mana yang tidak dipilih. Hal itu tidak ada hubungan dengan yang namanya profesionalitas.

"Yang jelas ketika jadi presiden, dia adalah presiden untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia dari berbagai daerah yang ada, harus ikat itu dengan satu ikatan yang kuat dengan cara merekrut putra-putra daerah yang punya kriteria tadi profesionality, integrity dan track record yang baik," kata Alaidin juga juga salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (DPP Perti).

Saat ditanya seberapa mumpuni putra-putra daerah tersebut bisa mengemban tugas di tingkat nasional. Alaidin menjelaskan, orang daerah bukan berarti harus tinggal di daerahnya.

Dia menjelaskan, bagaimanapun Bangsa Indonesia yang heterogen berasal dari berbagai suku. Orang tersebut bisa saja tinggal di Jakarta tapi dia dianggap oleh daerahnya sebagai representasi dari daerahnya.

"Tidak harus orang dari daerah lalu dibawa ke Jakarta, tidak itu artinya," kata Alaidin.

Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban (LPIP) Riau tersebut menambahkan, selama ini pertimbangan keterwakilan daerah masuk dalam kursi kabinet tapi hal itu tetap tidak menjadi prioritas. Yang jadi prioritas utama adalah profesionalitas nomor satu.

"Kabinet belakangan ini kebanyakan malahan pertimbangan-pertimbangan politik, coba tengok berapa banyak kabinet diisi orang-orang politik," kata Alaidin.***

Bagikan: