Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 22.3 ° C

Angkasa Pura II Hormati Proses Hukum Terkait OTT Salah Satu Direkturnya

Satrio Widianto
Korupsi.*/DOK. PR
Korupsi.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- PT Angkasa Pura II (Persero) menghormati proses hukum terkait pemeriksaan direktur keuangan perseroan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikemukakan oleh Plt. Vice President of Corporate Communication PT Angkasa Pura II (Persero) Dewandono Prasetyo, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

Manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) tidak banyak menanggapi adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pimpinannya, yakni Direktur Keuangan Andar Y. Agussalam.

"PT Angkasa Pura II (Persero) menghormati proses hukum terkait pemeriksaan Direktur Keuangan perseroan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya di Jakarta, Kamis (2/8/2019).

 Ditambahkan, AP II mendukung penuh kepatuhan hukum di mana pun dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang terhadap hal ini. "

Saat ini kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Oligarki kekuasaan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus mengeluarkan keterangan tertulis yang berisi 7 poin yakni, OTT terhadap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan deretan kejadian perilaku korup yang melibatkan elit BUMN setelah sebelumnya sejumlah direksi BUMN tertangkap tangan maupun dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK/Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dikatakan, sudah sejak tahun 2014 Sinergi BUMN Institute bersama Federasi SP Sinergi BUMN menyerukan agar dilakukan evaluasi terhadap sistem rekruitmen Direksi BUMN. Pola rekruitmen saat ini dinilai kurang tepat dan sekedar memenuhi formalitas prosedur rekruitmen karena seluruh tahapan dilakukan dengan tertutup, tidak transparan kepada publik bahkan kepada karyawan BUMN tersebut.

Yunus menyebutkan, fenomena banyaknya Direksi BUMN yang hanya bertukar posisi dari sebelumnya sebagai Direksi di sebuah BUMN A kemudian bergeser menjadi Direksi di BUMN B yang core bussiness-nya jauh berbeda berpotensi membentuk oligarki penguasa BUMN, oligarki tersebut akhirnya menjelma menjadi jejaring oknum yang ingin menghancurkan BUMN dengan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Fenomena bertukar posisi Direksi BUMN dan penempatan direksi BUMN dengan waktu yang singkat menyebabkan ownership (rasa memiliki) mereka terhadap BUMN rendah. Kebijakan yang dibuat cenderung hanya untuk mempercantik portofolio pribadi mereka sehingga mereka akan terorbit untuk naik kelas menempati posisi direksi BUMN yang lebih “basah”, akhirnya BUMN dan karyawan menjadi korban, kebijakan-kebijakan mereka hanya akan menjadi bom waktu bagi BUMN tersebut.

Diungkapkan Yunus, sinergi BUMN yang merupakan konsep pengembangan BUMN yang tengah diujicobakan saat ini harus tercoreng akibat perilaku tidak terpuji yang dilakukan Direktur Keuangan PTA ngkasa Pura II (Persero) ini. "Insan BUMN harusnya menjawab kritik terhadap konsep sinergi BUMN yang dianggap bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan menjadikan sinergi antar BUMN sebagai poros kekuatan baru dalam menggerakkan ekonomi bangsa, namun hari ini kita saksikan mereka mengotori semangat sinergi BUMN dengan perilaku culas dan korup," tuturnya.

Disebutkan, BUMN memiliki stok pekerja (karyawan karier) yang berkualitas dan pantas memimpin BUMN sehingga kepemimpinan BUMN seharusnya tidak pada itu-itu saja, oleh karenanya kami mendesak agar Kementerian BUMN dapat melakukan regenerasi kepemimpinan BUMN dengan memberikan kesempatan yang sama antara calon dari karyawan karier dan dari luar BUMN tersebut (termasuk bekas pejabat eselon Kementerian/Lembaga Negara).***

 

Bagikan: