Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.9 ° C

Dipertimbangkan, Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pilkada

Muhammad Irfan
Korupsi.*/DOK. PR
Korupsi.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Wacana mantan narapidana korupsi tak bisa mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 mendapat sambutan yang baik dari parlemen. Komisi II DPR yang membidangi urusan elektoral misalnya berupaya merealisasikan wacana ini dengan mengkaji opsi-opsi tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut eks napi kasus korupsi sendiri masih memiliki hak politik yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Meski demikian pembatasan bagi eks koruptor itu semata-mata untuk menjamin hak publik ketimbang mementingkan hak pribadi.

"Narapidana punya hak maju. Tapi peluang melakukan hal serupa, (seperti) di kasus Bupati Kudus, terbukti. Jadi hak publik lebih penting diselamatkan ketimbang hak pribadi," kata Mardani di Jakarta, Rabu 31 Juli 2019.

Menurut Mardani, narapidana kasus korupsi telah mencederai kepercayaan publik. Adapun rencana ini kembali bergulir usai beberapa kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir. "Komisi II akan membahasnya pasca-reses. Setuju ada pembatasan bagi eks koruptor," ucap dia.

Politikus PKS itu menilai, setidaknya ada dua opsi untuk pembatasan napi eks koruptor maju mencalonkan sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak 2020. Opsi tersebut yakni merevisi UU Pilkada atau mengatur pembatasannya dalam Peraturan KPU. "Jadi bentuknya ada dua, bisa revisi UU dan bisa pembahasan di PKPU," kata dia.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi sepakat dengan usulan KPK agar eks napi korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Pramono menganggap usulan KPK itu sudah sejalan dengan gagasan yang diusung oleh KPU saat melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri sebagai Caleg di Pemilu 2019. 

"Kejadian di Kudus ini menjadi bukti bahwa mantan napi koruptor memang tidak selayaknya diberi amanat kembali untuk menjadi pejabat publik," ujar Pramono.***

Bagikan: