Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Cerah berawan, 29.3 ° C

Merokok Sembarangan Bakal Kena Denda Rp 50 Ribu

Tim Pikiran Rakyat
PEMBENTUKAN Supervisi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di salah satu rumah makan di Kota Serang, Selasa 30 Juli 2019, merumuskan denda bagi perokok di sembarang tempat.*/RIZKI PUTRI/KABAR BANTEN
PEMBENTUKAN Supervisi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di salah satu rumah makan di Kota Serang, Selasa 30 Juli 2019, merumuskan denda bagi perokok di sembarang tempat.*/RIZKI PUTRI/KABAR BANTEN

SERANG, (PR).- Sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Apabila ada yang merokok disembarang tempat, maka akan dikenakan denda perorangan sebesar Rp 50.000.

Sedangkan bagi organisasi atau lembaga yang merokok di KTR akan dikenakan denda hingga Rp 1.000.000. Hal itu dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang Ikbal usai acara Pembentukan Supervisi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di salah satu rumah makan di Kota Serang, Selasa 30 Juli 2019.

Ia mengatakan, setelah KTR ini berjalan, bilamana masih ada masyarakat yang merokok di sembarang tempat, akan diberikan sanksi hingga denda kepada pelanggar tersebut. Ikbal juga menjelaskan, rencananya program ini akan direalisasikan pada September 2019 mendatang setelah pembentukan tim supervisi KTR.

"Rencana realisasinya Insya Allah September ini sudah bisa dilaksanakan. Saat ini kan baru perumusan dan pembentukan.
Nah apabila ada yang melanggar, kami tindak melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan sanksi perorangan seminimal mungkin itu sebesar Rp 50 ribu," katanya.

Ia menuturkan, pembentukan tim supervisi KTR dimaksudkan untuk mensukseskan program Kota Serang bebas asap rokok. Terutama di lingkungan Pemerintahan Kota Serang, khususnya di 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga, diharapkan program ini dapat berjalan sesegera mungkin.

"Ada 33 OPD yang masuk dalam tim supervisi ini. Jadi secara menyeluruh semua OPD juga terlibat dalam pembentukan tim supervisi KTR dan juga mengimplementasikan di lingkungannya masing-masing. Sesuai itu tadi, dengan Perwal dan Perda yang mengatur itu," ujarnya.

Asisten Daerah (Asda) I Kosasih menjelaskan, program KTR ini bukan maksud melarang masyarakat untuk tidak merokok, namun tempatnya lah yang diatur. Lebih kepada menghargai orang yang tidak merokok. Misalnya bayi, anak-anak sekolah dan para ibu. "Bukan bermaksud melarang, merokok kan hak masing-masing masyarakat. namun  dengan KTR ini, tempatnya kami atur. Kan ada hak masyarakat yang tidak merokok juga, seperti ibu-ibu dan balita. Supaya tidak terganggu oleh asap rokok," katanya.

Kata dia, hal tersebut diberlakukan agar pemerintah pun adil dalam pembagian kawasan yang boleh merokok maupun yang tidak diperbolehkan. Karena penduduk di Kota Serang akan semakin bertambah dan ruang publik tidak mungkin bertambah. Oleh karena itu, pemerintah mengatur regulasi tersebut agar masyarakat pun bisa menjalani hidup sehat.

"Zonasi yang saya katakan tadi, contohnya di ruang rapat itu tidak boleh merokok. Pada intinya Tim Supervisi ini nantinya akan ikut andil mengatur zonasi KTR di wilayah Kota Serang, baik kantor, fasilitas kesehatan masyarakat, maupun ruang publik. kalau yang melanggar nantinya akan diberi sanksi," ucapnya. 

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Serang Yudi Suryadi mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan Perwal KTR. Setelah dilakukan sosialisasi kepada semua OPD, semua perwakilannya, akan dimasukan pada tim supervisi. "Kami undang semua OPD, stakeholder dan unsur vertikal, termasuk kepolisian dan lainnya," ujarnya.

Kemudian, tim supervisi ini yang akan melakukan langkah berkaitan dengan gerakan sosialisasi tanpa rokok. "Maka dari itu, semua dilibatkan, nanti sekolah juga akan kami libatkan. Kemudian Dinas Pendidikan dan lain sebagainya," ucapnya.

Sehingga nanti, ujar dia, ketika melakukan sosialisasi lebih cepat dan tepat sasaran. Termasuk juga rekomendasi yang perlu dilaksanakan. Ia juga mencontohkan, di Kota Serang memiliki kota layak anak dan kota sehat, ini harus sejalan dengan KTR. "Nanti kan ada rekomendasi dari Wali Kota kepada OPD terkait. Contoh iklan rokok, nanti dimana tempat pemasangannya dan lainnya," katanya.***

Bagikan: