Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Cerah berawan, 27.4 ° C

Kasus Kekerasan Terhadap Buruh Migran Meningkat

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI pekerja migran Indonesia.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI pekerja migran Indonesia.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

SERANG,(PR).- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Banten mendesak agar Pemerintah Kabupaten Serang segera membuat peraturan daerah (perda) tentang perlindungan pekerja migran. Hal itu dikarenakan kasus penganiayaan terhadap buruh migran terus meningkat bahkan sejak Januari - Mei 2019 saja sudah tercatat 154 kasus.

Ketua SBMI Banten Maftuh Hafi Salim mengatakan, pada rapat koordinasi bersama instansi terkait yang dipimpin sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri di ruang rapat Brigjen KH Syam'un, pihaknya telah mengungkapkan adanya kasus-kasus kekerasan terhadap TKI yang menimpa warga Kabupaten Serang. 

"Dan selama ini (Pemkab) tidak tahu dengan masalah yang ada menyangkut TKI. Dengan pertemuan ini tadi pemkab sedikit tahu tentang TKI dan peraturan yang akan dibuat," ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Dindin Hasanudin, saat ditemui setelah rapat, Selasa 30 Juli 2019.

Maftuh mengatakan, pada rapat itu mengungkapkan selama tahun 2016 terjadi 19 kasus, 2017 ada 91 kasus, 2017 ada 117 kasus dan 2018 ada 154 kasus. "Kasus tersebut meningkat drastis pada tahun 2019, mengingat data 154 itu baru hitungan dari Januari-Mei. Ini malah meningkat sekali permasalahan itu," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya pun mengusulkan agar segera dibuat perda terkait perlindungan buruh migran. Adanya perda ini diyakini akan dapat mengurangi keberadaan TKI non prosedural. 

Perlindungan

Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan dari rapat tersebut, Pemkab memiliki beberapa agenda yang harus ditingkatkan. Pertama untuk jangka pendek dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga yang bekerja di luar negeri. "Agar tidak ada yang ilegal. Jadi harus yang legal," ujarnya.

Kemudian, jika ada kegiatan atau pengiriman pekerja migran yang ilegal, Pemkab akan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada calo yang memberangkatkan tersebut. "Karena itu sesungguhnya sangat tidak manusiawi berpikir hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhitungkan nasib warga yang diberangkatkan," katanya.

Entus mengatakan, selain berangkat melalui jalur legal, dirinya juga ingin lapangan kerja yang diberikan jelas. "Kedepan justru kita ingin sektor yang midle sama barangkali profesional tidak hanya pada tataran yang rendah sebagai pembantu rumah tangga yang sesungguhnya peluang untuk sektor lain itu sangat terbuka. Tinggal Pemda kedepan dengan instansi terkait harus mempersiapkan sumber daya manusia secara baik sesuai dengan kebutuhan Pasar kerja di Luar negeri seperti perawat, engineer, manufactur, kemudian juga paling tidak cleaning servis. Untuk pembantu rumah tangga kalau bisa tidak mengirim lagi. Karena banyak mudarat yang terjadi di tataran keluarga," tuturnya.

Langkah kedua kata dia, Pemkab harus memikirkan jangka panjang penanganan, yakni dengan membuat perda perlindungan bagi pekerja migran Indonesia khususnya di Kabupaten Serang. "Saya sampaikan kepada Kadisnaker tadi harus segera disusun naskah akademiknya. Mudah-mudahan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU 18 tahun 2017 ini bisa terbit tahun ini dan 2020 kita sudah punya perda. Jadi kita agendakan di 2020 membuat perda perlindungan pekerja migran. Selama ini belum ada karena memang untuk perda harus ada PP nya. Dan tadi diinformasikan Oktober maksimal PP sudah terbit," tuturnya. 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Disnakertrans Kabupaten dan BNP3TKI Serang serta instansi lainnya yang terkait.***

Bagikan: