Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sedikit awan, 20.4 ° C

Gambar e-KTP dan KK Tersebar di Medsos, Waspadai Penyalahgunaan Data

Muhammad Ashari
ILUSTRASI e-KTP/DOK. PR
ILUSTRASI e-KTP/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Gambar foto KTP elektronik (e-KTP)dan kartu keluarga (KK) kini banyak tersebar di internet. Padahal, data kependudukan yang diunggah di media sosial rentan disalahgunakan dan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, data dan gambar e-KTP serta KK berseliweran di medsos dan laman pencarian Google. Ia mencontohkan, saat mengetik “KTP elektronik” di Google, dalam waktu sekitar 0,46 detik muncul 8.750.000 data dan gambar KTP elektronik. Bahkan, gambarnya tidak diburamkan sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas. 

Begitu juga ketika mengetik “Kartu Keluarga” di Google. Dalam waktu 0,56 detik, muncul tidak kurang 38.700.000 hasil data dan gambar KK.

"Banyaknya gambar e-KTP dan KK yang tersebar di Google juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan," katanya, Sabtu, 27 Juli 2019.

Saat ini, kata dia, masyarakat dengan mudah menyerahkan foto e-KTP dan KK untuk berbagai keperluan. Misalnya, mengurus surat izin mengemudi dan lainnya melalui biro jasa.

"Saat data KTP-el dan nomor HP kita itu sudah kita sebar luaskan sendiri ketika masuk hotel, perkantoran, dan lain-lain, tidak ada jaminan data tadi aman, tidak dibagikan ke pihak lain sehingga muncul banyak penipuan," kata Zudan.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya ketika mengisi ulang pulsa di konter atau warung. Seseorang kerap diminta menulis sendiri nomor HP di sebuah buku. Data Nomor HP di buku tadi ternyata laku dijual dan ada pembelinya.

"Jadi saya pastikan, data kependudukan yang dijualbelikan itu bukan berasal dari Dukcapil. Saya juga ingin memastikan bahwa data NIK serta KK tersimpan aman di database Dukcapil dan tidak bocor seperti dugaan masyarakat," katanya.

Data di Dukcapil Kemendagri aman

PEMERIKSAAN identitas diri akan dilakukan terhadap para pendatang.*/DOK. KABAR BANTEN

Menurut Zudan, sistem pengamanan pusat data Dukcapil dibuat berlapis. Bagi mereka yang mau masuk ke pusat data harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari. Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator. Dengan demikian, ia mengklaim, kebocoran yang berasal dari dalam Kemendagri sangat kecil kemungkinannya. 

"Yang paling memungkinkan adalah penyalahgunaan data yang beredar luas di Google tadi dan dikumpulkan serta diolah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Apalagi, UU Perlindungan Data Pribadi saat ini masih digodog di pemerintah, jadi penyalahgunaan data kependudukan via medsos jadi sangat liar," ujarnya. 

Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, mengatakan, pemberian hak akses verifikasi data kependudukan oleh Ditjen Dukcapil itu aman dan bersih. Selama ini, katanya, terdapat kesalahpahaman yang beredar di masyarakat bahwa swasta bisa mengakses data pribadi. Padahal, yang ada hanyalah hak akses verifikasi data sehingga tidak ada praktik inkonstitusional apapun.

“Selama ini yang beredar ini kan akses data. Tapi sebenarnya yang ada itu akses untuk verifikasi, memeriksa kebenaran dan keabsahan data dalam rangka melindungi para pengguna layanan ini (dari identitas palsu),” katanya. 

Menurutnya, aspek keamanan data telah diperhatikan oleh Kemendagri. Pasalnya, pemberian akses terhadap data tersebut tidak sembarangan. “Yang mengakses itu ada password-nya kan, kita tahu siapa yang sedang mengambil data siapa,” ujarnya. 

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu data perseorangan dan data pribadi. Apa yang boleh diakses lembaga adalah data perseorangan yang menyangkut nama, alamat, serta tempat dan tanggal lahir. Sedangkan, akses pada data pribadi yang menyangkut riwayat cacat dan aib tidak diberikan.

"Kita bedakan. Data itu ada dua, data perseorangan dan data pribadi. Data pribadi yang ada cacat atau aib seseorang, itu tidak bisa diakses, kecuali seizin Mendagri, dan bagi pihak yang menyalahgunakan data kependudukan ada sanksi pidana penjara, denda dan administrasi," ujarnya.***

Bagikan: