Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Berawan, 22.2 ° C

Parpol Harus Kirim Kader yang Telah Teruji Berprestasi di Publik untuk Diusulkan Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Muhammad Irfan
ILUSTRASI pemilihan menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI pemilihan menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.*/DOK. KABAR BANTEN

JAKARTA, (PR).- Usai Pemilihan Presiden 2019, formasi kabinet menjadi hal yang disorot. Dalam formasi kabinet, diperkirakan sejumlah partai yang mengusung Joko Widodo akan kebagian porsi. Namun “jatah” ini diharapkan jangan lantas dimanfaatkan sekadarnya saja.

Melihat kecenderungan ini, pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, memperkirakan bahwa 60 persen kursi kabinet di periode kedua kepemimpinan Jokowi akan diisi oleh kader dari partai pengusung. Barulah 40 persennya akan diisi oleh orang-orang terpilih nonparpol. Hal ini dilihat dari cukup solidnya koalisi Jokowi.

"Jikapun akhirnya Gerindra masuk, nampaknya tidak akan ada jatah kursi kabinet bagi parpol yang akan dibagi. Karena itulah kehadiran Gerindra tidak terlihat sebagai 'ancaman' bagi partai-partai koalisi 01," kata Ray kepada "PR", Minggu, 21 Juli 2019.

Beranjak dari perkiraan ini, Ray mengatakan, publik perlu mendesak agar partai pendukung Jokowi mengirim kader terbaik mereka. Syarat yang berulangkali diucapkan oleh Jokowi yakni muda yang cekatan, mampu eksekusi program yang dicanangkan, serta mampu bersinergi dan terjemahkan visi misi Jokowi.

"Kader-kader yang telah teruji berprestasi di publik, khususnya, bisa dipastikan oleh partai untuk dinominasikan duduk di kursi kabinet," ucap dia.

Salah satu yang layak dipertimbangkan adalah mereka yang pernah menjadi kepala daerah berprestasi baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Mantan kepala daerah yang berprestasi ini layak diutamakan bukan saja karena kinerja mereka telah terbukti, tapi sekaligus agar mekanisme reward and punishment dalam partai juga berjalan. 

"Saya kira, baik PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, memiliki sederat nama yang layak diperhitungkan. Sebut saja Ibu Risma, Azwar Anas dari PDIP, Dedi Mulyadi dari Golkar, dan lainnya. Nama-nama mereka sudah sangat dikenal cukup berprestasi dan menonjol dalam mengelola daerah masing-masing. Anggota kabinet dari partai politik yang sekarang pun, beberapa di antara mereka juga layak dipertahankan. Agus Gumiwang dari Golkar, Siti Nurbaya dari Nasdem adalah sebagai contoh," ucapnya.

Ditambahkannya, jatah kabinet bagi parpol hendaknya tidak dimanfaatkan oleh partai sekedar mendorong teman dekat, kerabat, dan sederet hubungan emosional lain. "Partai harus juga memiliki tanggungjawab memberi kader terbaik mereka bagi bangsa dan negara ini," ujarnya.

null

Struktur kabinet akan dibahas dalam Kongres PDIP di Bali

Sementara itu, pada Sabtu, 21 Juli 2019, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, struktur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dibahas dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali pada 8 Agustus 2019. Hasto mengatakan, bagi partainya, kongres merupakan momentum sangat penting dan strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, serta sinkronisasi dari seluruh program partai. 

"Dengan begitu, PDI Perjuangan benar-benar dapat hadir sebagai partai yang mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Karena itulah segala prioritas, kongres terlebih dahulu. Maka momentum pelaksanaan kongres ini juga berbicara tentang struktur kabinet yang menjabarkan konsepsi Bung Karno tentang trisakti," kata Hasto.

Namun, Hasto mengatakan, pembahasan kabinet itu tak akan membahas soal nama. Pembahasan akan berkutat pada struktur kementerian. Dikatakannya, jika saat ini sudah beredar nama-nama menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf, dia memastikan bahwa informasi itu hoaks. 

"Sebab, sejauh ini belum ada pembicaraan khusus antara Jokowi dan ketua umum parpol pendukung koalisi. Kita tidak hanya bicara orang per orang, tetapi berbicara bagaimana stuktur kabinet ke depan bagi PDI-P, stuktur kabinet harus dirancang," kata Hasto.***

Bagikan: