Pikiran Rakyat
USD Jual 14.282,00 Beli 14.184,00 | Umumnya cerah, 20.5 ° C

Jokowi: Progres PLTSa Belum Ada Kemajuan Berarti

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dan kabinetnya mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) belum menunjukkan hasil signifikan meskipun telah berulang kali diselenggarakan. 

Salah satu masalahnya karena perbedaan harga pembelian listrik dari PLN. Dalam ratas mengenai PLTSa di Kantor Presiden, Selasa, 16 Juli 2019, Jokowi menekankan supaya PLN  mengikuti harga pembelian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. 

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan. 

PLTSa ini akan dikelola oleh pemerintah daerah. Ada 12 daerah yang akan mengelolanya, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado.

Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya sudah 6 kali rapat terbatas mengenai PLTSa dilakukan. Namun sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Proyek terkait TPSa masih belum ada yang rampung.

“Sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti. Mudah-mudahan (dalam ratas sekarang) sudah ada yang selesai. Tapi, laporan terakhir belum,” ujarnya ketika membuka ratas tentang PLTSa di Kantor Presiden, Selasa, 16 Juli 2019.

Jokowi mengatakan, diharapkan ratas langsung membahas masalah yang belum dituntaskan. Masukan yang diterima Jokowi menyebutkan ada persoalan di PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jokowi mengatakan hendaknya persoalan terkait PLN dan Kementerian ESDM bisa diselesaikan karena kedua pimpinan lembaga itu hadir juga dalam ratas.

Dalam perpres diatur bahwa setelah pengelola sampah dan pengembang PLTSa ditetapkan, maka gubernur dan wali kota mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN. 

Jokowi menekankan supaya persoalan fokus kepada penanganan sampah, bukan listrik. “Ini bukan urusan listrik. Yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Listrik itu adalah ikutannya,” ujar Jokowi.

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) bersiap mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia.*/ANTARA

Kendala harga

Seusai ratas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kendala yang masih ada sejauh ini adalah terkait perbedaan pandangan harga antara PLN dan pemerintah daerah.

Dalam perpres, untuk besaran sampai 20MW harga pembelian dari PLN adalah 13,35 sen dollar AS/Kwh dan untuk besaran di atas 20MW harga pembeliannya adalah 14,54 sen dollar AS/Kwh. Ketentuan harga itu dikecualikan bila pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. 

"Tadi presiden menegaskan karena perpresnya sudah ada, hitungan (harga pembelian listrik) sudah ada, jadi yang diminta ke PLN adalah perhitungan bukan berdasarkan keuntungan, tapi dalam rangka pembersihan sampah di kota-kota yang ada," ujarnya. 

Ia menambahkan, sejauh ini ada 4 daerah yang dianggap siap untuk menyelesaikan PLTSa dibandingkan 8 daerah lainnya, yaitu Surabaya, Bekasi, Solo dan DKI Jakarta. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dalam ratas Jokowi mengingatkan sudah terlalu lama proses PLTSa tidak ada kemajuan. Salah satu masalah terkait harga pembelian listrik dari PLN, katanya, di beberapa daerah masih berkutat dalam kajian-kajian saja. Padahal, telah ada perpres yang mengatur harga pembeliannya. 

"Jadi, presiden tadi agak kurang berkenan. Kan sudah ada perpres, kenapa harus dikaji-kaji lagi," kata Ridwan.  

Menurut dia, Jokowi menekankan supaya tidak ada lagi pengkajian harga beli listrik dari PLN. Pasalnya, kajian mengenai harga tersebut sudah selesai begitu perpres diterbitkan.***

Bagikan: