Pikiran Rakyat
USD Jual 14.282,00 Beli 14.184,00 | Umumnya cerah, 20.5 ° C

Moeldoko: Kasus Baiq Nuril Perlu Penyelesaian Konkret

Muhammad Ashari
BAIQ Nuril Maknun.*/REUTERS
BAIQ Nuril Maknun.*/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Surat permohonan amnesti Baiq Nuril Maknun telah sampai ke pihak istana kepresidenan. Presiden Joko Widodo menginginkan adanya pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

Baiq Nuril, dengan didampingi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dan Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menemui Kepala Staf Presiden Moeldoko di kantornya, Senin 15  Juli 2019. Baiq juga menyampaikan surat permohonan yang ditulisnya untuk Jokowi. Baiq saat itu membacakan surat yang ia bawa.

Ia mengucapkan terima kasih dan mendukung niat Jokowi yang akan menggunakan hak prerogatifnya dengan memberikan amnesti.

Moeldoko mengatakan, surat dari Baiq Nuril akan segera disampaikan ke Presiden. Setelah itu, Presiden akan meminta pertimbangan DPR untuk memberi amnesti ke Baiq Nuril.

Moeldoko mengatakan, Jokowi memiliki keinginan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Ia menyatakan bahwa kasus Baiq Nuril adalah persoalan kemanusiaan yang perlu mendapatkan perhatian seluruh pihak.

“Kasus Baiq Nuril ini, walaupun perorangan, tapi memiliki cakupan berita besar dan butuh penyelesaian konkret,” kata Moeldoko.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyatakan, pihaknya memberi dukungan penuh pada Baiq Nuril. Menurutnya, permohonan amnesti ini tidak bertentangan dengan hukum internasional.

“Di dunia internasional, amnesti merupakan penghapusan pidana ringan, kalau grasi itu untuk kejahatan serius untuk ancaman hukuman di atas dua tahun atau bahkan hukuman mati. Akan menjadi sejarah tersendiri jika Presiden Jokowi memberikan amnesti pertama di luar narapidana politik,” kata Usman.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, ia berharap surat dari Presiden Jokowi kepada parlemen untuk meminta pertimbangan amnesti segera disampaikan agar dibahas sebelum akhir masa sidang ini pada 26 Juli mendatang.

Sejarah mencatat, amnesti pernah diberikan Soekarno untuk pemberontak PRRI/Permesta. Sementara itu, Soeharto pernah memberikan amnesti kepada para pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur, sementara di zaman Habibie, amnesti diberikan kepada mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko, Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas.

Latar belakang kasus

Baiq Nuril Maknun merupakan pegawai honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasusnya bermula pada tahun 2013 dimana ia merekam percakapan atasannya yang merupakan kepala sekolah. Percakapan atasannya itu berisi konten mesum. Namun Nuril menganggap atasan itu menerornya sehingga ia terpaksa merekam percakapannya melalui telefon selular.

Rekaman itu kemudian tersebar dan menjadi perkara hukum. Tindakan Baiq adalah ilegal menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Awalnya, Baiq dinyatakan tak bersalah di PN Mataram, namun jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena Nuril dianggap melanggar UU ITE.

Kejaksaan Agung menunda eksekusi Nuril ke penjara, tapi Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nuril sehingga ia kembali terancam dijebloskan ke dalam bui. Setelah upaya PK Nuril ditolak MA, kini perempuan 41 tahun itu mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi. ***

Bagikan: