Pikiran Rakyat
USD Jual 14.130,00 Beli 13.830,00 | Sebagian cerah, 27.1 ° C

KPU: Memangkas Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020 Berisiko

Muhammad Irfan
ILUSTRASI pilkada.*
ILUSTRASI pilkada.*

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai bahwa pemangkasan jadwal kampanye pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang disarankan DPR, sulit diwujudkan. Memangkas masa kampanye dinilai akan lebih berisiko.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin, 8 Juli 2019, Komisi II DPR RI meminta kampanye untuk Pilkada Serentak 2020 tak lebih dari dua bulan, atau berkisar di 60 hari dan maksimal 70 hari. Sementara, KPU merencanakannya selama 81 hari.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, hal itu berisiko karena jarak waktu antara penetapan pasangan calon dengan pemungutan suara menjadi sangat mepet. Belum lagi, jika kemudian ada sengketa selama proses pilkada ini.

"Kalau dia ada sengketa, dan sengketanya itu selesainya mendekati hari pemungutan suara, itu berisiko juga bagi KPU," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

Arief mengatakan, masa kampanye yang direncanakan bergulir 1 Juli 2019-19 September 2020 sudah mempertimbangkan berbagai skenario. Di antaranya terkait sengketa pencalonan, distribusi logistik, dan sosialiasi.

Selain itu, Arief mengatakan, masa kampanye Pilkada Serentak 2020 sudah dibuat sependek mungkin dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Seperti kita ketahui, kan Pemilu 2019 punya masa kampanye 203 hari, Pilkada 2018 punya 98 hari, dan Pilkada 2017 107 hari," ucap dia.

Meski begitu, Arief tak menutup kemungkinan jika memang masa kampanye harus dipersingkat. Akan tetapi, ia meminta harus ada aturan yang lebih rinci sebab aturan saat ini hanya menyebut masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan calon hingga tiga hari sebelum pencoblosan.

"Langsung disebut eksplisit, kampanye dilakukan selama 21 hari, berakhir sebelum dimulainya masa tenang, jelas. KPU tinggal menyusun jadwal 21 hari," ucapnya.

ILUSTRASI pilkada serentak.*/DOK. KABAR BANTEN

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI menilai perlunya pemangkasan jadwal kampanye menjadi sekitar 60 sampai 70 hari saja. Pertimbangannya antara lain dampak yang cukup besar pada publik ketika masa kampanye berjalan cukup panjang.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi II, Mardani Ali Sera. "Masa kampanye kan kita ketahui banyak ekses, oleh karena itu kami berharap ke depan bisa lebih pendek. KPU sudah bekerja keras dari 93 (hari) tadi mengusulkan menjadi 81. Tapi kami kira lebih pendek lagi, 60 sampai 70 hari itu cukup," ucap Mardani.

Menurut dia, pemangkasan jadwal kampanye ini tidak akan melanggar UU, karena UU hanya menyebut tiga hari setelah ditetapkan maka pasangan calon bisa langsung melakukan kampanye. Hal ini berakhir sampai H-3 pencoblosan. "Kita panjangin masa persiapannya, sehingga dapat sesuai," kata dia.

23 September 2020 diperkirakan menjadi hari pemungutan suara Pilkada Serentak

Selain membahas masa kampanye, KPU mengajukan tanggal 23 September 2020 sebagai waktu pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Menurut Mardani, hal ini sesuai dengan UU yang mengamanatkan Pilkada 2020 diselenggarakan di bulan September. Sementara, tanggal 23 dimungkinkan mengingat penyelenggara memerlukan persiapan. 

"Biasa memang dipilih hari Rabu, karena berdasarkan statistik Rabu itu orang paling banyak ada di tempat. Hari Rabu di bulan September itu kan ada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30. Kalau tanggal 2 dan 9, khawatir ada pasangan calon nomor 2 dan 9. (Tanggal) 16 juga masih mungkin, tapi tadi ajuan KPU di tanggal 23," ucap dia.

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan, pemangkasan jadwal kampanye juga penting agar dana kampanye yang disiapkan calon tak begitu membludak. "Ini untuk menghindari pemborosan biaya, ketegangan sosial, termasuk biaya yang ditanggung oleh peserta Pilkada," ucapnya.***

Bagikan: