Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Umumnya cerah, 19.6 ° C

FDKB Sebut RTB Bambang Wisanggeni tidak Berhak Sandang Gelar Sultan Banten

Tim Pikiran Rakyat
FOTO ilustrasi situs Kesultanan Banten.*/DOK. KABAR BANTEN
FOTO ilustrasi situs Kesultanan Banten.*/DOK. KABAR BANTEN

SERANG, (PR).- Forum Dzuriyat Kesultanan Banten (FDKB) menyatakan gelar sultan ke-18 yang diklaim oleh RTB Bambang Wisanggeni sudah dibatalkan atau hapus. Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan atas kasasi (banding) yang diajukan RTB Bambang Wisanggeni (BW) pada 12 Februari 2019 lalu.

Bahkan, putusan MA dengan nomor 107 K/Ag/2019 tersebut bukan hanya mencabut gelar sultan yang selama ini diklaim oleh RTB Bambang Wisanggeni, tetapi juga membatalkan seluruh penetapan dari Pengadilan Agama Serang dan pengadilan Tinggi Agama Banten.

“Dengan putusan kasasi ini sebagai upaya hukum terakhir yang disampaikan RTB Bambang Wisanggeni, maka gelar sultan itu dicopot dan dibatalkan oleh MA,” kata Ketua Forum Dzuriyat Kesultanan Banten Tubagus Amri Wardhana saat menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis 11 Juli 2019.

Menurutnya, penghapusan tersebut, berawal dari penetapan waris yang diberikan kepada Bambang Wisanggeni dari pengadilan agama, dengan keluar penetapan Pengadilan Agama (PA) Serang tanggal 22 September 2016, nomor 316/Pdt.P/2016/PA.Srg. Kemudian, Forum Dzuriyat Kesultanan Banten mengajukan keberatan kepada PA Serang, tentang gugatan atas penyematan tersebut, hingga akhirnya keluar putusan dari PA Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg, 13 Desember 2017, dengan putusan membatalkan RTB Bambang Wisanggeni sebagai pertalian darah terkuat dengan Sultan Banten.

Setelah itu, keluarlah surat putusan nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Btn pada 3 Mei 2018 sebagai  penguat putusan PA Serang dengan menghilangkan frasa kata terhadap Bambang Wisanggeni yang memiliki pertalian darah terkuat sebagai penerus tahta Kesultanan Banten terakhir. Selanjutnya, putusan tersebut dibawa ke MA oleh Bambang Wisanggeni untuk mengubahnya namun justru hasil putusan MA memutuskan penghapusan penetapan nomor 316 dari PA Serang secara keseluruhan.

“Putusan ini membatalkan secara keseluruhan yang dimintakan Bambang Wisanggeni. Oleh karena itu, putusan kasasi tidak dikabulkan, pihak pemohon kalah. Menghukum pemohon membayar peradilan sebesar Rp 500 ribu, untuk bayar perkara semua tingkat pengadilan. Intinnya Bambang Wisanggeni sudah tidak punya wewenang lagi, dan hanya orang biasa,” tuturnya kepada wartawan Kabar Banten, Masykur.

Ia menuturkan, atas putusan kasasi MA ini, gelar Sultan ke-18 yang di klaim Bambang Wisanggeni sudah dicopot atau dibatalkan oleh MA. Sehingga, jika di suatu saat Bambang Wisanggeni kembali mengaku sebagai Sultan ke-18, pihak Dzuriat Kesultanan Banten tak segan untuk membawanya ke ranah pidana. “Kalau dia nanti masih memakai kata Sultan, atau kesultanan Banten, maka kami akan melakukan tindakan pidana,” ucapnya.

Setelah adanya putusan MA tersebut, ujar dia, pihaknya akan berkirim surat kepada seluruh instansi pemerintahan, lintas organisasi dan lintas keraton nusantara bahwa Bambang Wisanggeni bukanlah sultan Banten ke-18. “Kita akan sosialisasikan ke seluruh Pemerintah Instansi dan Keraton Nusantara bahwa Bambang Wisanggeni bukan lah Sultan,” ujarnya. 

Tiak berpengaruh

Terpisah, menanggapi hal tersebut RTB Bambang Wisanggeni mengatakan, putusan Mahkamah Agung harus dibaca secara utuh. Sehingga bisa didapati makna yang sesungguhnya secara substansi dan filosofi dari maksud putusan tersebut.  Dia mengatakan, dalam pertimbangan hukum putusan MA no 107 tersebut, semua putusan mulai dari tingkat pertama, putusan no 786/pdt.g/2017/pa.srg dan putusan tingkat ke dua atau Tingkat PT,  No 17/pdt.g/2018/pta.btn,  termasuk penetapan no 316/pdt.p/2016/pa.srg yang sedang disengketakan, dibatalkan,  namun dapat digarisbawahi, keluarnya putusan dimaksud hanya berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan.

“Sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum MA dalam putusan tersebut, sehingga substansi dan filosoifi hukumnya yaitu MA telah menempatkan marwah kesultanan yang sesungguhnya yaitu mengembalikan kepada masyarakat Banten. Untuk itu,  ada atau tidaknya perkara atau putusan ini, tidak berpengaruh terhadap legalitas sultan Banten sebagai sultan Banten ke-18,” kata Bambang Wisanggeni.

“Selain itu, kata dia, putusan MA juga putusan yang sifatnya non eksekutable (tidak ada eksekusinya) dan tidak nebis in idem (tidak ada larangan untuk sultan boleh mengajukan penetapan lagi kapan pun jikalau mau). Karena  penetapan sifatnya normatif saja. Intinya, ujar dia, keputusan MA berarti bahwa gugatan Forum Dzuriyat Kesultanan Banten telah dibatalkan.

“Sekali lagi dapat kami tegaskan, ada atau tidaknya putusan Mahkamah Agung No. 107 K/Ag/2019 tanggal 12 Februari 2019, tidak mempengruhi eksistensi sultan Banten ke 18, Karena putusan dimaksud hanya bagian kecil normatif saja, dan tidak ada eksekusinya (non eksekutable). Untuk itu Perjuangan Kesultanan Banten sebagai entitas budaya, Insya Allah akan semakin kuat kami lakukan demi mengangkat marwah Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar dia.***

Bagikan: