Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Umumnya cerah, 27.1 ° C

Baiq Nuril Minta Dukungan DPR untuk Permohonan Amnesti ke Presiden Jokowi

Muhammad Irfan
WARGA menggelar aksi dukungan untuk Baiq Nuril pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 7 Juli 2019. Dalam aksinya, mereka menyatakan harapannya agar Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk membebaskannya dalam kasus UU ITE.*/ANTARA FOTO
WARGA menggelar aksi dukungan untuk Baiq Nuril pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 7 Juli 2019. Dalam aksinya, mereka menyatakan harapannya agar Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo untuk membebaskannya dalam kasus UU ITE.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Jalan panjang Baiq Nuril untuk mencari keadilan atas dirinya terus berlanjut. Setelah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM, guru asal Lombok yang sempat mendapat pelecehan verbal dari atasannya ini hadir di kompleks parlemen di Senayan Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.  Ia pun menyatakan harapannya supaya hukum berpihak pada kebenaran.

"Saya yakin kebenaran dan keadilan itu pasti akan terjadi," kata Nuril di hadapan wartawan.

Menurut Nuril, upaya perjuangannya itu bukanlah hal mudah. Diakuinya, dia memiliki anak-anak yang pasti sedih melihat ibunya harus bepergian ke sana ke mari mencari keadilan.

Dia juga mengatakan, ia merasa berat meninggalkan anak-anaknya di Lombok. Akan tetapi, dia menyatakan bahwa dia sadar kalau perjuangan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi para perempuan lain agar tak mengalami hal serupa.

"Anak-anak yang harusnya saat ini saya rangkul dengan kondisi yang seperti ini, tetapi saya yakin perjuangan ini akan berakhir dengan baik," kata Nuril.

Amnesti Presiden untuk keadilan bagi Baiq Nuril

Politisi PDIP yang selama ini mendampingi Nuril, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, kasus itu memang sudah bergulir sejak 2014. Rieke sendiri mulai mendampingi Nuril pada 2017 saat persidangan di PN Mataram.

Saat itu, kata Rieke, Nuril sudah memenangkan gugatan sebelum kemudian jaksa mengajukan kasasi dan dikabulkan Mahkamah Agung. Sementara, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan ke lembaga yang sama, ditolak.

"Kami berharap bahwa ada satu upaya, kalau dari saya mungkin soal amnesti dari Komisi III," ucap Rieke.

TERPIDANA kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril, berjalan ketika tiba di kantor Kemenkumham Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. Kedatangan Baiq Nuril tersebut dalam rangka membahas kemungkinan pemberian amnesti kepadanya yang sudah divonis enam bulan penjara.*/ANTARA FOTO

Kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi, mengatakan, pihaknya berharap ada upaya yang bisa ditempuh. Pasalnya, putusan atas kasus itu tidak hanya berdampak pada Nuril tetapi juga korban lain yang tidak akan berani melaporkan kasus yang dialami.

"Apalagi kalau kasusnya kekerasan seksual, ini juga pastinya akan berdampak pada semakin leluasanya para pelaku kekerasan seksual untuk melakukan tindak pidana, mengulang kembali tindak pidana yang mereka lakukan," ucap dia.

Dia pun meminta Komisi III untuk ikut mendorong agar permohonan amnesti ke Presiden bisa diterima. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 UUD 195, Presiden bisa memberikan amnesti tapi atas pertimbangan DPR.

"Kami berdoa agar DPR mau membantu dan mendukung langkah Presiden untuk mengeluarkan amnesti. Karena bagi kami, opsi yang bisa ditempuh oleh Baiq Nuril dan cepat, istilahnya final, mudah-mudahan adalah dengan mengunakan Hak Presiden melalui amnesti," ucapnya.

DPR setuju untuk pemberian amnesti ke Baiq Nuril

Sementara itu, politisi PKS, Nasir Djamil, mengatakan, permohonan amnesti oleh Nuril menjadi ujian bagi Jokowi terkait komitmennya terhadap pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan. Seperti diketahui, kata Nasir, perempuan adalah salah satu dari kelompok rentan.

"Karena itu, apa yang dialami oleh Nuril ini menjadi catatan bagi kita dan tentu negara harus melindungi warga negaranya. Dan, ada satu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden yaitu kewenangan memberikan amnesti dan amnesti itu kan akan menghilangkan atau meniadakan akibat hukum dari perbuatan seseorang dan kemudian juga bisa mengembalikan status  seseorang yang awalnya bersalah menjadi tidak bersalah. Jadi itu yang dibutuhkan," ucapnya.

Nasir menyatakan, ia yakin bahwa seluruh fraksi di DPR akan memberikan persetujuan kepada Presiden terkait pemberian amnesti kepada Nuril. Bahkan, ini dipandangnya sebagai momentum untuk menghadirkan restorative justice.

Persetujuan itu dikatakannya bukan karena opini yang berkembang. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang memperlihatkan banyaknya korban dari pelaku pelecehan seksual seperti yang dialami Nuril. Sayangnya, kondisi ini yang tak diperhatikan oleh majelis hakim.

"Itu yang membuat terkadang kita tak habis pikir. Oleh karena itu, sering kami katakan bahwa hakim itu bukan corong undang-undang, dia harus memperhatikan keadilan yang ada di tengah masyarakat. Jadi seolah-olah  majelis hakim itu mengabaikan apa yang disebut dengan keadilan dan kemanfaatan hukum, hanya bicara soal kepastian hukum. Soal keadilan, soal kemanfaatan hukum, itu sama sekali sepertinya diabaikan dalam kasus Baiq Nuril ini," ucapnya.***

Bagikan: