Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 20.5 ° C

Pemkab Serang Ajukan 730 Lowongan CPNS

Tim Pikiran Rakyat

ILUSTRASI lowongan  CPNS .*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI lowongan CPNS .*/DOK. KABAR BANTEN

SERANG,(PR).- Pemerintah Kabupaten Serang akan mengajukan usulan sebanyak 730 formasi lowongan penerimaan Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS). Usulan yang didominasi untuk tenaga pendidik dan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Mohamad Ishak Abdul Raup mengatakan, untuk saat ini baru dilakukan pengadaan formasi. Pihaknya akan mengajukan kebutuhan sekitar 730 CPNS ke pusat. “Formasi sama seperti tahun kemarin kaya administrasi, teknis tapi yang banyak dari pendidikan dan kesehatan,” ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Dindin Hasanudin saat ditemui di pendopo Bupati Serang, Senin 8 Juli 2019.

Ishak mengatakan, untuk saat ini pengajuan tersebut masih berada di meja Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Namun, saat Juni lalu pihaknya sudah sounding ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB untuk mengetahui berapa kuota yang akan diberikan kepada Pemkab Serang. “Kalau itu (pelaksanaan) di perubahan sekitar Oktober, November dan Desember kita tunggu,” ucapnya.

Disinggung soal kebutuhan maksimal ASN, Ishak mengatakan sekitar 1.800 orang. Namun untuk angka pastinya harus dilakukan analisis jabatan lebih dahulu. “Tapi kita prioritas 730 orang nanti kita tunggu formasi dari pusat berapa kebagian untuk Serang. Enggak tahu dapatnya berapa, kalau pengalaman yang sudah-sudah itu dibawah usulan tapi tidak menutup kemungkinan bisa naik,” katanya.

Disinggung soal Perekrutan P3K, Ia mengatakan, untuk Kabupaten Serang masih belum bisa mengambil formasi tersebut. Hal itu dikarenakan kemampuan daerah yang belum sanggup. “Karena kemampuan kita terbatas untuk P3K kita beharap dana ini dari pusat. Makanya kita lagi koordinasi dengan pusat. Yang jelas kalau untuk P3K kalau tidak ada biaya pusat tidak dilaksanakan termasuk untuk dinas pertanian. Untuk Distan saja baru sebatas pengusulan sekitar 32 orang,” ucapnya.

Ia mengatakan, untuk P3K sesuai amanat PP 49, semua biaya seperti gaji dan tunjangan harus dibayar oleh daerah. Jadi misalkan kita adain, dan terpilih 100 orang itu dikalikan jenjang pendidikannya yang setara dengan CPNS. “Maka banyak (biayanya). Sedangkan yang K2 Honorer saja kita jumlahnya sekitar 1.030 orang, kebayang nilainya berapa. Kalau pemda siap dengan anggarannya bisa kita laksanakan,” katanya.***

Bagikan: