Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Tiga Kementerian Dinilai Masih Berkinerja Kurang Baik

Muhammad Ashari
ILUSTRASI kabinet/DOK. PR
ILUSTRASI kabinet/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus, menyoroti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Menurut dia, ketiga kementerian masih belum berkinerja baik. Figur pimpinan yang berkompeten dan berintegritas diharapkannya bisa hadir di tiga kementerian itu dalam masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke depan.

Lucius mengatakan, kinerja Kemenkumham saat ini dibayangi oleh adanya kasus napi yang lari atau “bolos” dari penjara. Salah satunya terkait dengan kepergoknya Setya Novanto di luar Lapas Sukamiskin, baru-baru ini. Kemudian Kemendagri memiliki catata, pengerjaan catatan kependudukan yang belum tuntas. Lalu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang beberapa kali berseberangan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memutuskan kebijakan.

“Yang saya kira belum terlalu kelihatan hasilnya ya itu di bidang hukum dan HAM. Mulai mendagri, menkumham, menko (maritim), saya melihat yang bekerja di sana itu orang parpol sehingga profesionalitas itu agak diabaikan dan memang terpilih karena parpolnya,” katanya, Rabu 3 Juli 2019.

Ia menambahkan, kinerja mereka agak bermasalah karena mereka semestinya bekerja secara independen dan bebas dari kepentingan politik. Tapi pada saat yang sama, mereka adalah kader parpol yang membuat tebang pilih kebijakan itu sangat mungkin terjadi.

“Misalnya di kemenkumham. Kasus napi bolos dari penjara itu sesuatu yang memalukan dan berulang kali terjadi. Saya kira ini evaluasi serius bagi menkumham. Kasus itu saya kira tidak bisa membuat kita mengatakan menkumham ini bekerja baik,” ujarnya.

Masalah serius bangsa ini selain perekonomian yang nyata untuk kesejahteraan rakyat, katanya, adalah penegakkan hukum. Ia berpandangan penegakan hukum saat ini yang paling lemah.

“Walaupun soal kemanfaatannya bagi publik, persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan paling penting. Tapi, untuk kehidupan bangsa kita sebagai negara hukum, kemenkumham ini menjadi suatu ukuran keberhasilan pemerintahan ketika kemudian kita punya begitu banyak masalah dan kasus hukum yang melibatkan politisi juga,” ujarnya.

Selain itu, kemendagri dipandangnya juga belum berkinerja baik bila dikaitkan dengan belum tuntasnya administrasi kependudukan. Ia mengatakan, tidak terlihat upaya yang maksimal untuk menyelesaikan administrasi kependudukan dari Kemendagri. Padahal bicara soal pemilu, katanya, kekacauan di administrasi kependudukan itu yang kemudian berpengaruh terhadap kekacauan di daftar pemilih tetap.

Adapun mengenai kementerian koordinator bidang kemaritiman, Lucius mengatakan, masih ada koordinasi yang belum selaras dengan menteri yang berada di bawah naungannya seperti KKP. “Antara kebijakannya dan kebijakan menteri kelautan, misalnya, tidak kompak. Jadi, untuk apa dibilang menko kalau justru tidak bisa melakukan koordinasi?” tuturnya.

Kabinet jadi buruan parpol

Lucius mengatakan, saat ini jabatan di kabinet merupakan buruan semua partai politik. Setelah ada kepastian siapa presiden dan wakil presiden terpilih, berikutnya adalah memastikan jabatan menteri ini kemudian bisa diperoleh mereka yang berkeringat pada proses pemilu untuk pemenangan.

Namun perebutan jabatan di kabinet itu dipandangnya rentan mengabaikan profesionalitas dalam iklim politik yang kental. Terlebih ketika melihat partai politik koalisi Jokowi-Ma’ruf yang banyak saat ini.

“Banyak bicara bagi-bagi kekuasaan (antarparpol) itu bisa meminggirkan hal yang seharusnya jadi parameter utama kerja menteri, yaitu profesionalitas. Tentu ini berbahaya,” katanya.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana parpol menyodorkan orang-orang yang profesional ketimbang menonjolkan figur yang merupakan kader partai semata. “Lebih baik sodorkan daftar nama disertai kompetensi, latar belakang dan rekam jejaknya ketimbang kemudian menyodorkan nama-nama yang hanya dikenal karena afiliasi politiknya saja walaupun secara kompetensi dan kapasitas diragukan,” tuturnya.***

 

Bagikan: