Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Rekonsiliasi Jangan Abaikan Peran Oposisi

Muhammad Irfan
CALON Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.*/ANTARA FOTO
CALON Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Perhelatan Pemilihan Umum Presiden 2019 telah usai. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Komisi Pemilihan Umum pada Minggu, 30 Juni 2019 jadi penandanya. Kini isu rekonsiliasi yang berhembus. Siapa memihak siapa?

Pertanyaan tentang kemana partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiagaa Uno pascapenetapan memang kerap jadi pertanyaan. Soalnya, dua dari empat partai yang ada di kubu Koalisi Adil Makmur tampak mulai main mata dengan Koalisi Indonesia Kerja. Demokrat misalnya, tampak setengah hati sejak awal. Sementara PAN kerap bersuara beda setelah pencoblosan. 

Menyikapi hal ini Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar IPDN, Prof. Juanda menilai terminologi opsisi, sesungguhnya tak dikenal dalam kancah politik Indonesia. Dia juga tak menampik kalau partai politik punya hak untuk melabuhkan posisi politiknya pascaPilpres. Kendati demikian, keseimbangan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan tetaplah sebuah kewajiban.

"Karena kalau kekuasaan hanya jatuh ke satu tangan, akan menjadi negara yang tirani dan otoriter," kata Juanda dalam diskusi yang digelar di ruang wartawan Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Senin, 1 Juli 2019.

Dengan begitu, rekonsiliasi yang harusnya diusung adalah persatuan kembali segenap elemen bangsa bukan dalam artian semua kubu masuk kabinet. Karena kalau itu yang terjadi tentu bukanlah pelajaran yang baik bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Bahkan, rasa kritis juga hendaknya tak hanya disandang oleh partai oposisi tetapi juga oleh partai lain yang ada di parlemen, termasuk koalisi.

"Ini adalah kondisi demokrasi kita tidak sehat walaupun itu hak mereka. Elite politik kita belum mengambil langkah konsisten dalam memegang pilihan politiknya, ini tidak bagus juga untuk pendidikan politik Indonesia selanjutnya," ucap dia seraya menambahkan rekonsiliasi juga tidak hanya perlu dilakukan di tingkat elite saja.

"Elite ini kunci utama untuk merangkul. Tapi kita harap di bawah juga melakukan hal yang sama. Kalau rekonsiliasi di tingkat elite saja sementara di bawah masih polarisasi saya kira tidak terbangun sebuah demokrasi yang sehat," katanya.

Prof. Juanda tak memungkiri kalau koalisi Prabowo pada Pilpres 2019 berbeda dengan Pilpres 2014 lalu. Menurut dia, Demokrat dan PAN sejak awal sudah terlihat setengah hati. Ketidak begitu seriusan ini terlihat dalam pelaksanaan. meski dalam ucapan para elite kedua partai terus mengaku solid.

“Memang kalau Demokrat mengatakan dua kaki. Saya kira apakah memang secara realitas politik perlu dilakukan Demokrat untuk itu, atau memang mendua? Tapi kalau pengamatan saya memang tidak total,” ucap Prof. Juanda.

Meski demikian, kalau pun PAN dan Demokrat mau merapat ke pemerintah, belum tentu juga partai koalisi Jokowi betulan mau buka pintu. Soalnya, akan ada kecemburuan di gerbong koalisi yang sudah total berjuang jika ternyata kue kekuasaan dibagi pula ke pihak yang selama ini berseberangan.

Adapun jika melihat situasi politik kekinian, Prof. Juanda berasumsi bisa-bisa PKS akan ditinggalkan. Walaupun secara akal sehat Gerindra akan tetap di oposisi, namun sejak Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dibubarkan, hanya PKS yang cukup tegas tetap akan berdiri di garis oposisi yang kritis dan konstruktif. Sementara yang lain masih terlihat abu-abu.

"Ada gejala PKS bisa ditinggalkan, dua atau tiga akan bergerak ke tempat yang lain. Kalau ini terjadi, tinggal Gerindra dan PKS, maka saya kira ini tidak balance, persentasenya (di legislatif) mungkin 22 persen lawan 78 persen, ini enggak seimbang. Jadi ketika ini diputuskan, tidak efektif," ucap dia. 

Meski demikian, Prof. Juanda pun memberi nilai plus bagi partai yang konsisten. Soalnya, sikap politik yang konsisten akan dipertimbangkan oleh pemilih di masa depan dan bisa jadi harapan baru masyarakat untuk perjuangkan hak-haknya. Di sisi lain, sikap tidak tegas dalam ideologi partai pun bisa memperparah ketidakpercayaan masyarakat pada elite terutama Partai Politik. 

“Harusnya partai politik bergerak untuk kepentingan rakyat bukan elite-nya. Jangan hanya PKS dan Gerindra saja yang jadi penyeimbang, tapi kalau sudah mengambil keputusan diambillah untuk lima tahun ke depan, agar demokrasi kta sehat dan kekuatan penyeimbang signifikan dalam rangka membangun kritik dan pengawasan," ucap dia.

Tetap bisa memilih jalur oposisi

Sementara itu, politisi PKS Mardani Ali Sera menyebut rekonsiliasi dalam bentuk pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah hal penting. Meski begitu, Prabowo tetap bisa memilih jalur oposisi. Karena rekonsiliasi berbeda dengan akuisisi yang mengharuskan semua kubu masuk dalam kubu pemerintah. "Kita ucapkan selamat tapi nuwun sewu, kami tetap ada di koalisi. Karena yang dirugikan kalau tidak ada oposisi ya publik," kata Mardani.

Oleh karena itu, Mardani mengidamkan koalisi Adil Makmur yang sudah dibubarkan bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang yang mengontrol jalannya kekuasaan. Sementara Jokowi, kata Mardani dipersilakan menjalankan amanat demokrasi dengan kekuatan 60 persen partai pendukungnya di parlemen.

"Di legislatif kita ada kekuatan controlling, karena itu menjadi oposisi yang konstruktif adalah pekerjaan menjaga kepentingan publik, demokrasi kita akan sehat kalau ada pemerintahan yang efektif dengan kontrol yang baik," kata dia.***

Bagikan: