Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 24.7 ° C

Rekonsiliasi Boleh, Tapi Oposisi Tetap Harus Ada

Muhammad Ashari
ANALIS politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.***
ANALIS politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.***

JAKARTA, (PR).- Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, rekonsiliasi bukan berarti memaknai kubu Prabowo-Sandi harus masuk ke lingkaran pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dalam konteks sekarang, rekonsiliasi adalah silaturahmi politik untuk menurunkan tensi-tensi yang sempat memanas pada Pilpres 2019.

Pangi berpandangan, tetap perlu ada partai politik di luar lingkaran kekuasaan sebagai motor check and balances. Menurutnya, Gerindra memiliki peran penting dalam hal tersebut. Gerindra saat ini dipandangnya memiliki "ruh" yang cukup besar di sebagian masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Gerindra harus memimpin dalam upaya menghadirkan check and balances pemerintahan yang berkuasa dalam 5 tahun ke depan. 

Ia menilai, tidak adanya kekuatan partai politik di luar lingkaran pemerintahan sama saja dengan rezim orde baru. "Parpol pendukung Jokowi kan sekarang lebih dari cukup, sebanyak 60 persen pada hari ini. Kalau kemudian Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat ternyata bergabung, ini sudah sama dengan bunuh diri demokrasi. Ini berbahaya ke depan karena tidak akan ada check and balances, tidak ada pengimbangan dalam kekuasaan. Itu sama saja membunuh demokrasi," tuturnya. 

Menurut Pangi, hanya partai politik yang bisa membangun kekuatan politik dalam konteks penyeimbang kekuatan pemerintahan yang berkuasa. Lembaga swadaya masyarakat maupun individu dipandanganya tidak cukup kuat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dibandingkan parpol. 

Disinggung mengenai kondisi rekonsiliasi, Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan, pada prinsipnya Jokowi telah menekankan supaya tidak ada lagi perkubuan antara 01 dan 02, baik di tataran elit sampai simpatisan serta loyalis. "Pak Jokowi berpesan bagaimana hubungan ini tidak hanya ditekankan kepada para elit, tapi juga massa pendukung. Jadi, mudah-mudahan terjadi pemulihan sosial dan pemulihan psikis," tuturnya.

Arteria mengatakan, saat ini lebih tepatnya disebut menjaga silaturahmi yang sempat renggang selama kompetisi Pilpres 2019, alih-alih rekonsiliasi. Menurutnya, Jokowi sejak awal telah mencoba menerobos sekat dan membangun jembatan sebagai upaya rekonsiliasi dengan kubu Prabowo-Sandi. 

"Pak Jokowi melakukannya dengan cara dan variannya tersendiri lah, baik itu lewat Pak Luhut (Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan), Pak JK (Wapres Jusuf Kalla), dan sebagainya," kata dia. 

Upaya-upaya itu menunjukkan bila Jokowi, kata dia, berupaya membuka diri kepada semua pihak. "Bayangkan, (Jokowi) mengajak semua elemen untuk membangun negeri, masa Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak kita ajak? Memang terbuka itu semua pintunya," kata dia. 

Ditanya mengenai bentuk konkrit rekonsiliasi, Arteria mengatakan, bentuknya bisa macam-macam. Rekonsiliasi yang berarti kubu Prabowo-Sandi masuk ke koalisi pemerintahan bisa jadi dimaknai seperti demikian. Tapi, bisa juga kerjasama yang tidak berlangsung di dalam kabinet, namun masih berada di dalam kekuasaan juga dimungkinkan. "Intinya, bagaimana kita semua ini sudah tidak ada lagi 01-02," katanya.***

Bagikan: