Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Langit umumnya cerah, 19.4 ° C

DPR Minta Kemendikbud Benahi Sistem PPDB

Dhita Seftiawan
ILUSTRASI PPDB.*/ANTARA
ILUSTRASI PPDB.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Komisi X DPR meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membenahi mekanisme pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, PPDB berbasis zonasi yang tahun ini dilakukan secara online tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Jika tak dibenahi, hal tersebut akan kembali menimbulkan polemik dalam pendaftaran PPDB tahun depan.

Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan, pendaftaran secara online memicu kekacauan di berbagai daerah. Para orang tua siswa akhirnya terpaksa mendaftar secara manual dan menimbulkan antrean panjang di sekolah. Menurut dia, kendala teknis seperti itu harus dipastikan tak terus terulang. 

“PPDB sistem zonasi sudah masuk tahun ketiga, tetapi masih banyak permasalahan yang ditemui di lapangan. Salah satu masalahnya, karena menggunakan sistem online yang kerap bermasalah. Komisi X mendorong pendaftaran online, tetapi infrastrukturnya harus dipersiapkan dengan baik,” kata Esti di Jakarta, Senin (1/7/2019).

Ia menilai, perlu ada terobosan untuk memfasilitasi calon peserta didik dan orang tuanya agar bisa melakukan pendaftaran dengan sistem online. Di antaranya dengan menyosialisasikan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2018 tentang PPDB secara efektif dan masif. Ia menegaskan, evaluasi PPDB berbasis zonasi menjadi fokus dalam rapat kerja Komisi X dengan Kemendikbud dalam sepekan ke depan.

“Memang harus ada evaluasi dengan sungguh-sungguh, karena ini sudah masuk tahun ketiga. Jadi saya kira hal ini harus dicarikan solusinya, sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses meskipun tidak paham dengan online, atau mungkin ada bimbingan dari sekolah-sekolah yang telah meluluskan peserta didiknya,” ujarnya.

Selain mekanisme teknis pendaftaran, Komisi X juga meminta Kemendikbud mengevaluasi kuota kursi di setiap jalur PPDB. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan, jalur prestasi yang ditetapkan maksimal 5% terlalu kecil dan merugikan anak didik. 

Ia menegaskan, kasus pembakaran piagam penghargaan yang dilakukan siswa di Pekalongan sebagai akibat tidak diterima di SMP tertentu harus menjadi cermin bagi Kemendikbud. Menurut dia, kejadian itu tak boleh terulang, dan dijadikan bahan evaluasi untuk pemerintah.

“Pembakaran piagam jangan terulang lagi. Jadi kalau kuota siswa berprestasi sekarang ini hanya 5 persen, sebaiknya ditambah dijadikan 15 hingga 25 persen,” kata Fikri.

Politisi PKS ini mengatakan, perlu ada sosialisasi yang lebih banyak kepada masyarakat, sehingga tidak ada anak atau orang tua yang frustrasi. Kendati demikian, ia mendukung penuh kebijakan zonasi yang diyakini dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional secara merata. 

Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad menambahkan, penerapan zonasi harus didukung percepatan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Pasalnya, pemerataan kualitas pendidikan bukan hanya terkait mutu guru dan tenaga kependidikan. ***

 

Bagikan: