Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 20.3 ° C

Tidak Lengkapi LHKPN, Anggota Dewan Terpilih Bisa Dicoret

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

CILEGON, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon melakukan ultimatum kepada anggota dewan terpilih agar segera memberikan hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kalau tidak akan dicoret dan bisa digantikan dengan yang lain. Hal ini dikatakan oleh anggota KPU Cilegon Sehabudin ketika ditemui di kantornya,Jumat 28 Juni 2019.

”Jadi memang ada aturannya dan ini wajib dipatuhi,karena dokumen tersebut wajib diserahkan kepada KPK maksimal tujuh hari setelah penetapan oleh KPU,” katanya.

Dia mengatakan, aturan penyerahan LHKPN dituangkan dalam pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) 20/2018. Yakni, calon terpilih wajib menyampaikan pelaporan harta kekayaan yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan harta kekayaan dari KPK. Jika tidak, kata dia,KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik.

“Saya belum mendapat informasi,akan tetapi baru setengah yang melaporkan dari jumlah 40. Kalaupun sudah, silakan melaporkan kemudian komunikasi dengan KPU Cilegon, sehingga dewan yang dipilih oleh masyarakat pada Pileg lalu tidak dicoret,” ujarnya.

Wajib lapor LHKPN didasari hasil koordinasi bersama KPK. Sebab, tingkat ketaatan wakil rakyat terhadap LHKPN terbilang rendah.

Transparan

Pengisian LHKPN, kata dia, merupakan kerja sama KPU dan KPK, dan hal itu bertujuan untuk menghasilkan penyelenggara negara yang berintegritas dan transparan. Jika caleg terpilih tidak patuh, sanksinya terbilang fatal. Yang bersangkutan terancam tidak bisa dilantik. Karena, KPU akan menerbitkan rekomendasi untuk tidak bisa dilantik atau pelantikannya ditunda hingga yang bersangkutan membuat LHKPN.

“Jadi amat disayangkan kalau dicoret apalagi gagal dilantik,oleh karena itu kami berharap kepada calon anggota dewan yang terpilih oleh masyarakat pada Pileg lalu segera menyerahkan LHKPN,” tuturnya kepada wartawan Kabar Banten, Himawan Sutanto.

Sementara itu Ketua KPU Cilegon Irfan Alvi mengatakan, penetapan anggota dewan terpilih akan dilakukan pada Bulan Juli mendatang.Namun,kata dia,penetapan tersebut sangat bergantung pada buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) yang diumumkan pada 1 Juli. BRPK memuat daftar sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“jadi kalau memang tidak ada yang mendaftarkan dalam sengketa pemilu,hasil penetapan bisa sesuai rencana yakni awal.Akan tetapi kami menjaga-jaga barangkali akan ada gugatan dan perkiraan awal bisa mundur menjadi akhir Juli,” ucapnya.

Informasi yang berhasil dihimpun,dari 9 partai yang terpilih memperoleh kursi diparlemen,Partai Demokrat siap melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi.Salah satu caleg dari Dapil I Cibeber-Cilegon Johny Husban membenarkan partainya melakukan gugatan.

“Iya,partai democrat akan melakukan gugatan terhadap MK,dimana ada sejumlah TPS suara dari caleg kami hilang dalam penghitungan.Tunggu saja nanti,bagaimana hasilnya,” ungkapnya.***

Bagikan: