Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 22.8 ° C

Sidang MK, Video Pengubahan Data Situng Hanya Narasi Akun Facebook

Yusuf Wijanarko
TIM kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno selaku pemohon mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA
TIM kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno selaku pemohon mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Anggota majelis hakim MK (Mahkamah Konstitusi) Enny Nurbaningsih menyatakan, bukti video adanya pengubahan hasil rekapitulasi suara dari sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU yang membuat Prabowo-Sandiaga Uno kehilangan suara hanyalah narasi akun Facebook.

Enny Nurbaningsih, saat membacakan pertimbangan hakim di Gedung MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019 menyatakan, dalil pihak pemohon yaitu Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyebutkan kehilangan 2.871 suara dalam sehari, dari semula perolehan 18.002 suara menjadi 15.131 suara.

Sementara perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dikatakan semula mendapat 14.254 suara, bertambah menjadi 15.245 suara pada hitung cepat.

"Mahkamah, terhadap bukti video dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun Facebook yang menarasikan bertambah atau hilangnya suara paslon," ujar Enny Nurbaningsih.

Antara melaporkan, MK telah mencermati bukti video yang diajukan pemohon dan mendapati video tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama Alamo Darussalam.

Alamo menjelaskan adanya informasi bahwa seseorang yang bernama Profesor Soegianto Soelistiono, yang pernah mengunggah data laman web Situng di akun Facebook dengan tambahan narasi.

Enny Nurbaningsih menegaskan pertimbangannya bahwa Situng bukan merupakan basis penghitungan hasil rekapitulasi suara karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan.

"Narasi-narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apa pun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, dengan demikian dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," ujar dia.***

Bagikan: