Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 20.3 ° C

Sidang MK, Keamanan Data Situng KPU Harus Terjamin

Yusuf Wijanarko
TIM kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 selaku pemohon berdiskusi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 diskors majelis hakim di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA
TIM kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 selaku pemohon berdiskusi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 diskors majelis hakim di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Majelis hakim MK (Mahkamah Konstitusi) mengatakan keamanan sistem informasi penghitungan suara komisi pemilihan umum atau Situng KPU harus terjamin sehingga hanya dapat diakses dari jaringan internal. Sistem tersebut digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan rekapitulasi serta penetapan hasil Pemilu 2019.

Pernyataan tersebut disampaikan hakim MK Enny Nurbaningsih saat membacakan amar putusan MK dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Enny Nurbaningsih menyebut, berdasarkan undang-undang yang berlaku, KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

"Untuk memberikan layanan penyediaan informasi kepada masyarakat, KPU menggunakan informasi sistem 2019 atau Situng," katanya sebagaimana dilaporkan Antara.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa sistem yang digunakan harus terjamin keamanannya demi pelaksanaan Pemilu yang sesuai azas yang berlaku yakni umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebelumnya, pihak pemohon sidang sengketa Pilpres 2019 yakni kubu Prabowo-Sandiaga Uno, dalam dalilnya mempermasalahkan keamanan Situng KPU yang dianggap tidak memiliki sistem keamanan kuat.

Pihak pemohon, yang menggugat termohon yakni KPU, mengindikasikan penggunaan Situng sebagai alat pembenar dalam rekapitulasi manual berjenjang.

"Mahkamah berpendapat bahwa pada pokoknya, dalil pemohon mengenai Situng didasarkan pada adanya sejumlah bukti ada terjadi kesalahan entry data angka perolehan suara atau kesalahan ketika meminahkan data dari model form C dan C1 dari beberapa TPS ke dalam Situng," kata Enny Nurbaningsih.

Nurani majelis hakim

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah menyindir soal nurani majelis hakim yang ia anggap lebih penting dibanding sekedar masalah netralitas.

"Ini masalah nurani majelis, yang tahu majelis hakim itu sendiri dan Tuhan yang Maha Kuasa," ujar Teuku Nasrullah.

Menurut dia, pihaknya sudah menyajikan dalil-dalil yang begitu kuat selama ini. Ia juga berpendapat bahwa bukti-bukti yang diberikan juga sudah kuat.

"Saya tidak mau menyebut Mahkamah tidak netral karena jika disebut begitu berarti kami contempt of court (penghinaan terhadap lembaga peradilan). Tapi saya yakin rakyat tidak tuli dan mendengar putusan itu," ujar dia.

Nasrullah mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan apa-apa lagi setelah putusan dibacakan. Ia akan menyerahkan keputusan pada prinsipal.

"Sebab putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Saya rasa sampai di sini tugas kami sudah selesai," ujar dia.

Begitu persidangan usai, Teuku Nasrullah akan segera melaporkan hasil kepada pemberi kuasa yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno.***

Bagikan: