Pikiran Rakyat
USD Jual 14.024,00 Beli 14.122,00 | Umumnya berawan, 20.1 ° C

Sidang MK, Dalil TPS Siluman Tak Beralasan Secara Hukum

Yusuf Wijanarko
MASSA berkumpul sebelum membubarkan diri usai melakukan aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019./*ANTARA
MASSA berkumpul sebelum membubarkan diri usai melakukan aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019./*ANTARA

JAKARTA, (PR).- Anggota majelis hakim MK (Mahkamah Konstitusi) Saldi Isra, saat pembacaan pertimbangan hakim, menilai dalil tim BPN mengenai tempat pemungutan suara (TPS) siluman tidak beralasan secara hukum.

Pertimbangan itu dibacakan di gedung MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019 saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Tim BPN mendalilkan ditemukannya 2.984 TPS siluman dengan sekira 895.200 suara siluman dengan membandingkan antara jumlah TPS melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 sebanyak 810.352 TPS, dengan data dalam Situng termohon yaitu 813.336 TPS.

"Mahkamah telah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web Situng bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS," ujar Said Isra.

Antara melaporkan, Said Isra menilai data tersebut tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon.

Kemudian, pada dalil tersebut tidak ada yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS tambahan beserta para pemilih yang ada di TPS siluman telah pasti mendukung salah satu pasangan calon.

Justru sebaliknya, hakim MK menyebut pemohon hanya dapat membuktikan tentang data jumlah TPS di seluruh Indonesia dan tidak merinci lebih lanjut TPS siluman yang dimaksud.

"Merujuk pada eksistensi termohon sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum, maka Mahkamah meyakini bahwa dalil pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang valid," ujar dia.***

Bagikan: