Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 20.3 ° C

Sidang MK, Dalil Perolehan Suara Prabowo-Sandiaga Uno 52 Persen Tidak Diterima

Yusuf Wijanarko
TIM kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga Uno selaku pemohon, mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA
TIM kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga Uno selaku pemohon, mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- MK (Mahkamah Konstitusi), dalam sidang putusan perkara sengketa Pilpres 2019 menyatakan tidak menerima dalil kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno yang mengakui unggul dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019.

"Pemohon tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa hasil perhitungan menurut pemohon tersebut adalah hasil perhitungan yang benar karena tidak dapat membuktikan hasil perhitungan berdasarkan formulir rekapitulasi yang sah untuk seluruh TPS," ucap Hakim MK Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019 sebagaimana diberitakan Antara.

Pemohon menguraikan dalilnya bahwa Prabowo-Sandiaga Uno beroleh 52 persen atau 68.650.239 suara sedangkan Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 63.573.169 suara atau 48 persen suara.

Akan tetapi, menurut hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional oleh pihak termohon yaitu KPU, Jokowi-Ma’ruf Amin unggul dengan raihan 85.607.362 suara sedangkan Prabowo-Sandiaga Uno meraih 68.650.239 suara.

Majelis hakim MK mempertimbangkan, pemohon untuk membenarkan dalilnya tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi perolehan suara yang lengkap untuk 34 provinsi. Selain itu, bukti yang dilampirkan pemohon, menurut pertimbangan Arief Hidayat, juga tidak lengkap bagi seluruh TPS.

"Sebagian besar model C1 tersebut merupakan hasil foto atau scan C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan berupa salinan C1 yang resmi yang diserahkan kepada saksi pemohon di TPS," tutur Arief Hidayat.

Oleh karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan alat bukti, MK memutuskan untuk tidak menerima dalil pemohon terkait perolehan suara versi Prabowo-Sandiaga Uno.

"Mahkamah berpendapat, dalil pemohon a quo tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum," ucap Arief Hidayat.

Dalam permohonannnya, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan pasangan nomor urut 02 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024 dan meminta MK memerintahkan KPU untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon tersebut.***

Bagikan: