Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 20.3 ° C

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi di KPK

Irwan Natsir
ILUSTRASI. */ANTARA
ILUSTRASI. */ANTARA

JAKARTA, (PR).- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya menemukan dugaan - maladministrasi terkait dengan pengawalan kepada terdakwa korupsi IM yang berada di Rutan KPK. Terdakwa pergi ke rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta  dengan pakaian bebas tanpa borgol, dan menggunakan handphone.

“Kami menemukan bahwa yang bersangkutan memakai pakaian bebas kasual, tanpa rompi jingga, atau borgol seperti laiknya tahanan KPK dan mempergunakan handphone selama berada di lokasi tersebut Jumat 21 Juni 2019 ” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam keterangan pers yang diterima "PR" Kamis 27 Juni 2019.

Kata Teguh, sebagai bagian pengawasan terhadap  institusi yang memberikan pelayanan publik kepada tahanan, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan konfirmasi atas hasil temuan pada pihak Rutan Cipinang Cabang KPK, pada tanggal 25 Juni 2019, dan pihak Rumah Sakit MMC, tanggal 26 Juni 2019.

Pihak Rutan membenarkan ada izin berobat bagi IM ke dokter spesialis tapi tidak secara spesifik menetapkan rumah sakit mana yang harus dituju. Selain itu pihak rumah sakit menyampaikan keterangan bahwa IM kembali ke rutan pada pukul 16.00 WIB. Sementara keterangan dari rumah sakit MMC diketahui bahwa IM melakukan pendaftaran untuk berobat gigi pada pukul 8.30 WIB, tiba di lokasi pukul 11.30, selesai pemeriksaan pukul 11.55 dan melakukan pembayaran pada pukul 11.58

Selain keterangan tersebut, kata Teguh,  pihak rutan juga menyampaikan Peraturan KPK No 1 tahun 2013 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan keterangan pihak rutan, sepatutnya saat seorang tahanan keluar dari rutan harus dilakukan pemborgolan, memakai rompi jingga, dan tidak diperkenakan mempergunakan HP.

Untuk memastikan bahwa dugaan maladministrasi itu terjadi atau tidak, Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya selaku pengawas pelayanan publik akan melakukan permintaan keterangan kepada para pihak yang berwenang dalam pengawasan tahanan di Rutan Cipinang Cabang KPK yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari Jumat, 28 Juni 2019.

"Permintaan keterangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki  oleh Ombudsman Republik Indonesia terkait pengawasan pelayanan publik sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia, " kata Teguh.

Adapaun pihak yang akan dimintai keterangan adalah Karutan Cabang KPK, Kabiro Umum KPK u.p Bagian Pengamanan Tahanan dan Direktur Pengawasan Internal KPK.

Permintaan keterangan ini merupakan bentuk pengawasan Ombudsman RI kepada para penyelenggara pelayanan publik, dan tidak dalam kerangka melemahkan KPK atau menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.***

Bagikan: