Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 22.8 ° C

Hasil Sidang MK, Seluruh Gugatan Prabowo-Sandiaga Uno Ditolak

Yusuf Wijanarko
PESERTA unjuk rasa menengadahkan tangan saat berdoa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA
PESERTA unjuk rasa menengadahkan tangan saat berdoa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- MK (Mahkamah Konstitusi) melalui putusannya menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden 2019.

"Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua majelis hakim MK Anwar Usman ketika membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Putusan itu secara tidak langsung menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional KPU.

Dalam dalilnya, Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019 tidak sah menurut hukum karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

TIM kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019./*ANTARA

Dalil Prabowo-Sandiaga Uno terkait kecurangan dan pelanggaran dinilai MK tidak dapat dibuktikan sehingga dianggap tidak beralasan menurut hukum.

"Dalil pemohon tidak disertakan bukti yang terang sehingga tidak dapat dibuktikan serta menyakinkan. Sehingga, dinyatakan tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim MK Aswanto seperti diberitakan Antara.

Dalam putusan itu, MK tetap mempertimbangkan perbaikan permohonan Prabowo-Sandiaga Uno yang diserahkan kepada MK pada 10 Juni 2019 meskipun Peraturan MK No.4/2018 tidak memberikan kesempatan bagi pemohon perkara sengketa hasil Pilpres untuk melakukan perbaikan permohonan.

5,8 juta pemilih fiktif

Hakim MK Saldi Isra menyatakan pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai adanya manipulasi daftar pemilih khusus (DPK) berupa penambahan DPK sebanyak 5,8 juta tanpa disertai formulir A5 dan formulir C7.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian terutama dalam hal dalil pemohon tidak diuraikan dengan rinci dan tidak didukung alat bukti, mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut," ujar Saldi Isra.

Dia menerangkan bahwa bukti P144 yang tertera dalam permohonan pemohon dan daftar alat bukti pemohon tidak pernah diserahkan kepada MK karenanya tidak pernah disahkan sebagai alat bukti sehingga dalil pemohon tidak memiliki rujukan alat bukti.

"Ada pun ahli Jaswarkoto dan saksi Agus Muhammad Maksum, meskipun dalam keterangannya sebagai ahli dan saksi keduanya menyinggung masalah DPK, namun tidak ada keterangan serta kesaksian lebih lanjut bahwa DPK tersebut bersifat manipulatif dan menimbulkan kerugian nyata bagi pemohon," ujarnya.

Menurut Saldi Isra, seandainya benar pemilih fiktif sejumlah 5,8 juta, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilih fiktif tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pemohon.

TIM kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga Uno selaku pemohon, mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA

Dalil pemohon tersebut juga dianggap Saldi Isra tidak jelas karena tidak diuraikan lebih rinci bagaimana penambahan pemilih fiktif tersebut terjadi, serta menurut dia, andai pemilih fiktif tersebut benar adanya, tidak dapat dipastikan pemilih tersebut memilih pasangan calon tertentu.

Sementara itu, KPU sebagai termohon sebelumnya juga membantah dan menyatakan bahwa dalil pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena pemohon tidak menunjukkan di TPS mana saja tempat beradanya data yang dianggap manilulatif tersebut.

Pihak termohon juga sempat menyatakan bahwa jumlah 5.818.565 pemilih dalam DPK dibandingkan dengan TPS yang berjumlah 812.708, maka rata-rata pemilih DPK di setiap TPS hanya terdiri atas tujuh sampai delapan orang, serta menurut dia, DPK tidak memiliki kaitan dengan formulir A5 karena pemilih yang menggunakan formulir A5 dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bukan dalam DPK.***

Bagikan: