Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Badai petir, 25 ° C

Presiden-Wakil Presiden Terpilih Ditetapkan Maksimal 3 Hari Usai Putusan MK, dengan Kondisi Tertentu

Yusuf Wijanarko
KETUA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) mengetuk palu didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna (kanan) saat menutup sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.*/ANTARA FOTO
KETUA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) mengetuk palu didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna (kanan) saat menutup sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- KPU akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat tiga hari setelah pembacaan putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Kamis 27 Juni  2019. Penetapan tersebut akan dilakukan apabila MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Tiga hari itu paling lambat setelah pembacaan putusan. Tahap berikutnya adalah penetapan calon terpilih. KPU akan menetapkan kapan, yang penting dalam durasi maksimal tiga hari setelah pembacaan putusan,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Jakarta, Rabu 26 Juni 2019 kepada Antara.

Hasyim Asy’ari menjelaskan, jika pada pembacaan putusan MK menolak seluruh gugatan pemohon, penetapan KPU dapat dilakukan lebih awal seperti Jumat 28 Juni atau Sabtu 29 Juni.

Terkait teknis penetapannya, Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa KPU akan menggelar rapat pleno terbuka dengan mengundang berbagai pihak, peserta pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media, dan perwakilan pemerintah dengan agenda tunggal yaitu penetapan presiden can wakil presiden terpilih.

DUA calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersalaman seusai mengikuti debat kelima pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 13 April 2019.*/ANTARA

Akan tetapi jika MK mengabulkan permohonan pemohon terkait perolehan suara seperti melakukan pemungutan suara ulang (PSU), Hasyim Asy’ari mengatakan, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih belum dapat ditentukan.

Dalam kesempatan lain, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, KPU siap menerima dan melaksanakan putusan MK.

Patahkan gugatan

KPU mengatakan telah berupaya mematahkan gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno dalam sidang di MK.

“Terkait dalil-dalil pemohon, secara umum dapat kami sampaikan bahwa KPU dalam proses persidangan MK telah berhasil menjawab dan mematahkan dalil-dalil yang diajukan pemohon,” kata Wahyu Setiawan.

Dia juga menyoroti dalil terkait Daftar Pemilih Tetap siluman seperti yang telah disampaikan saksi pemohon. Ia mengakui bahwa memang ada kesalahan administratif dalam penulisan nama pemilih di DPT, tetapi kesalahan itu tidak sama dengan pemilih fiktif.

“Jadi, pemilih itu memang ada. Ada hal yang kurang sempurna di penulisan administratif. Jadi, tidak bisa kemudian penulisan yang kurang sempurna itu dikategorikan pemilih siluman. Itu dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain dalil terkait DPT siluman, ia juga menilai dalil pemohon terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng tidak relevan karena situng, menurut dia, hanya alat bantu berupa aplikasi cepat perhitungan suara.

Hasil penetapan Pilpres 2019 yang resmi tetap ditentukan melalui penghitungan berjenjang dari TPS hingga ke tingkat nasional.***

Bagikan: