Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sedikit awan, 20.9 ° C

Moeldoko: Ada Kelompok Teroris, Massa Unjuk Rasa Putusan Sidang MK Tak Inginkan Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Muhammad Ashari
Pilpres 2019/DOK. PR
Pilpres 2019/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak ingin proses rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto terjadi.

Ia merujuk kelompok tersebut sebagai pihak yang akan melaksanakan unjuk rasa saat pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Moeldoko mengatakan, proses rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo pada dasarnya kini berjalan dengan baik. Namun, ada kelompok yang cenderung memaksakan diri untuk berunjuk rasa saat putusan sidang MK. Upaya kelompok tersebut dipandangnya tidak menginginkan rekonsiliasi terjadi. Kelompok yang akan berunjuk rasa itu kemungkinan memiliki agenda lain.

Moeldoko mengatakan, kini telah dilakukan upaya-upaya untuk memetakan kelompok yang akan berunjuk rasa itu sebagai upaya kewaspadaan.

"Mudah-mudahan (unjuk rasa) tidak panas. (Tapi) kami sudah siapkan diri dengan baik. Jumlah (pengunjuk rasa) tidak terlalu banyak, tetapi kami tetap waspada," ujarnya Rabu 26 Juni 2019.

PETUGAS kepolisian berada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019. Proses permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah memasuki agenda Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan sidang pembacaan putusan akan digelar paling lambat pada Jumat 28 Juni 2019.*/ANTARA

Menurut Moeldoko, kelompok yang akan berunjuk rasa diperkirakan berada di kisaran 2.500 sampai 3.000 orang. Sementara kekuatan aparat keamanan yang dikerahkan mencapai 40.000 orang. Pengerahan massa pada momen pembacaan putusan MK jumlahnya tidak sebesar unjuk rasa yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Mengenai kelompok yang dikatakannya tidak menginginkan rekonsiliasi, Moeldoko tidak menjawabnya secara eksplisit tentang kelompok apa yang dimaksud.

"Saya pikir, lu udah tahu juga itu barangnya, ya enggak? Ya, sudah bisa dikenali itu. Sudah bisa dikenali," katanya.

Jaringan teroris ikut bermain

Selain itu, ia mengatakan, salah satu kelompok yang sudah diidentifikasi akan melakukan unjuk rasa, ada juga yang termasuk ke dalam jaringan teroris. "Ada dari jaringan teroris juga ikut main. Sudah saya petakan," ujarnya.

Moeldoko kemudian kembali mengimbau supaya setiap pihak kini mengedepankan proses hukum terkait putusan sidang MK. Bila kelompok-kelompok tersebut tetap melakukan upaya perlawanan, katanya, akan berhadapan dengan hukum.

"Ini kan negara demokrasi yang mengedepankan hukum sebagai panglima. Siapa saja yang tidak patuh, ya, pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis (akan berhadapan dengan hukum)," ujarnya.

Moeldoko berkata, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat luas ingin persoalan pemilu bisa diselesaikan dengan cara terhormat dan bermartabat. Oleh sebab itu, hukum merupakan solusi terbaik.

Cara-cara "jalanan" adalah cara yang tidak diinginkan masyarakat karena mengganggu ketertiban umum. "Pada akhirnya, secara akumulatif, menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya.

Rekonsiliasi semakin baik

Terkait kemajuan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, Moeldoko mengatakan, arahnya kini cenderung semakin baik. Pada saatnya nanti, kata dia, kecenderungannya akan semakin terlihat. Moeldoko tidak memerinci lebih lanjut arah rekonsiliasi yang diklaimnya semakin baik tersebut seperti apa.

"Semakin baik. Mungkin bisa semakin melebar. Politik sangat dinamis," tuturnya.

Disinggung mengenai apakah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bisa terjadi seusai sidang MK, Moeldoko menuturkan ada kecenderungan ke arah itu. Saat ini, tinggal menunggu waktu tepatnya.***

Bagikan: