Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Cerah berawan, 28.3 ° C

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Yakin MK Akan Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2019

Siska Nirmala
KETUA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (tengah), memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.*/ANTARA FOTO
KETUA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (tengah), memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, I Wayan Sudirta meyakini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak seluruh gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Dia meyakini hakim MK tidak akan mengalami kesulitan dalam memutus perkara tersebut, terlihat dari keputusan hakim yang akan membacakan putusan pada Kamis, 27 Juni 2019, padahal batas akhir pembacaan putusan adalah Jumat, 28 Juni 2019.

"Kalau tanggal 27 jadi putusan, itu hanya secara logika membayangkan bahwa majelis tidak mengalami kesulitan untuk membuat putusan. Jadi, tentu saja tetap optimistis karena optimisme kami tidak kecil," kata Wayan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Dia mengatakan, optimisme pihaknya itu bukan hanya asumsi namun ada bukti surat-surat, keterangan pihak terkait, saksi, pendapat ahli dan petunjuk, yang semuanya dimiliki pihaknya.

Menurut dia, pihak BPN Prabowo-Sandi justru tidak memiliki satupun bukti untuk memperkuat gugatannya di MK.

"Dengan menghargai majelis hakim kita yakin 99,99 persen gugatan pihak pemohon itu ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," ujarnya.

KUASA hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.*/ANTARA

Wayan mengatakan permohonan gugatan sengketa yang diajukan BPN tidak menyangkut substansi dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat.

Selain itu, dia optimistis gugatan tersebut ditolak karena selama masa persidangan keterangan saksi tidak ada yang menguatkan gugatan ada kecurangan.

"Ini salah satu permohonan yang paling tidak bagus, paling lemah, yang paling tidak lazim dan ini kuatkan oleh para pengamat, bukan hanya kami," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat, 28 Juni 2019, menjadi Kamis, 27 Juni 2019.***

Bagikan: