Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 17.1 ° C

MK Jelaskan Alasan Pengubahan Jadwal Pembacaan Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2019

Muhammad Irfan
PESERTA unjuk rasa yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia membawa poster yang menyuarakan keadilan saat melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019). Unjuk rasa tersebut digelar untuk mengawal sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.*/ANTARA
PESERTA unjuk rasa yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia membawa poster yang menyuarakan keadilan saat melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019). Unjuk rasa tersebut digelar untuk mengawal sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memajukan jadwal pembacaan putusan sidang sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 dari tanggal 28 Juni ke 27 Juni 2019 ditanggapi beragam.

Ada sangkaan MK menghindari rencana aksi yang akan digelar Perkumpulan Alumni 212 pada 28 Juni 2019. MK lantas menjawab dugaan itu dengan alasan kesiapan para hakimnya.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, para hakim meyakini bisa menyelesaikan kajian sengketa hasil Pilpres pada 27 Juni 2019. Hakim MK telah memmpelajari perkara itu sejak Prabowo-Sandiaga Uno menyerahkan berkas pertama kali yakni pada 28 Mei 2019. Dengan begitu, MK bukan mempercepat pembacaan hasil sidang.

"Sehingga, ya ketika sidang pemeriksaan terakhir kemarin selesai sebetulnya, sudah ada hasil penelaahan," kata Fajar Laksono di Gedung MK, Selasa 25 Juni 2019.

PETUGAS kepolisian berada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019. Proses permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah memasuki agenda Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan sidang pembacaan putusan akan digelar paling lambat pada Jumat 28 Juni 2019.*/ANTARA

Hasil penelaahan setiap hakim itulah yang kemudian dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang digelar sejak Senin 24 Juni 2019. Rapat itu digelar setelah pihak-pihak yang bersengketa menghadirkan saksi-saksi yang memperkuat permohonan pemohon dan eksepsi termohon serta pihak terkait.

"Majelis hakim konstitusi mengambil keputusan terhadap hal-hal yang memang harus diputuskan oleh majelis hakim dalam RPH itu," ucap dia.

Menurut Fajar Laksono, jadwal itu juga mempertimbangkan aturan tata laksana sidang. Menurut dia, ada ketentuan hukum acara yang mengharuskan MK menyampaikan panggilan itu tiga hari sebelum siding.

Menghindari halal bihalal 212?

Sementara itu, aksi massa yang semula akan digelar di dekat gedung MK pada 28 Juni 2019 akan menyesuaikan dengan jadwal putusan MK yang diubah.

Hal itu disampaikan Koordinator aksi halal bihalal 212 Abdullah Hehamahua. Sejak 24 Juni 2019, mereka sudah beberapa kali berkumpul di sekitar Patung Kuda di gedung MK sejak pagi hingga sore hari.

"Kami akan (bertahan) sampai 27 Juni. Tadinya sampai tanggal 28 tapi karena putusan maju, kami akan sampai tanggal 27 Juni. (Kami dating) Khusus untuk memberi dukungan moral ke MK," kata pria yang juga pernah menjabat sebagai mantan penasihat KPK itu.

Dia menduga pilihan MK mempercepat jadwal putusan bisa jadi karena menghindari aksi halal bihalal 212 yang akan diisi oleh kegiatan salat Jumat. Meski demikian, Abdullah Hehamahua juga tak memungkiri percepatan jadwal sidang terjadi karena hakim sudah yakin dengan keputusan yang akan diambil.

Lebih baik berdoa

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno mengimbau para pendukung agar tidak menggelar aksi massa di kawasan gedung MK saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019. Juru debat BPN Sodik Mujahid menyarankan agar para pendukung sebaiknya mendoakan hakim MK agar mengambil keputusan terbaik.

"Lebih baik berdoa secara khusyuk di masjid dan tempat ibadah masing-masing agar Allah memberikan bimbingan kepada para hakim MK untuk mengambil keputusan sesuai dengan nurani yang paling suci," kata Sodik Mujahid.

Selain itu, dia berharap para hakim punya keberanian bersikap independen dan bebas pengaruh. Sodik Mujahid kembali menegaskan imbauan Prabowo yang meminta para pendukung tidak datang ke gedung MK. Ia berharap pesan Prabowo didengar dan ditaati para pendukungnya.

"Pak Prabowo mengimbau dengan tegas, jelas dan berkali-kali untuk tidak turun ke MK, bahkan mengutip ayat Alquran, diminta untuk bersikap sami'na wa atho'na, kami dengar dan kami patuh," ujarnya.***

Bagikan: