Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 18.3 ° C

350 TKI Masih Terjebak di Timur Tengah

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI Pekerja Migran Indonesia.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI Pekerja Migran Indonesia.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

SERANG,(PR).- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banten merilis sampai saat ini masih ada sekitar 350 orang buruh migran yang belum berhasil dipulangkan dari Timur Tengah. Padahal upaya pemulangan kerap dilakukan setiap tahun dengan biaya patungan pengurus SBMI.

Ketua SBMI Banten, Maftuh Hafi Salim mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya masih ada sekitar 350 buruh migran yang belum bisa dipulangkan. Jumlah tersebut tersebar di seluruh Provinsi Banten. "Tapi kalau untuk data masyarakat Kabupaten Serang kami tidak punya data, yang punya data itu imigrasi dari jumlah paspor yang dikeluarkan secara ilegal," ujar Maftuh kepada wartawan Kabar Banten, Dindin Hasanudin, Minggu 23 Juni 2019.

Maftuh mengaku kesulitan untuk mendampingi para buruh migran tersebut. Karena memang pemerintah tidak membantu baik secara kebijakan atau pun simpatik terhadap SBMI. "Padahal dinas sudah terbantu oleh kita SBMI dengan begitu banyak laporan," ucapnya.

Ia mengatakan, setiap tahun SBMI terus berupaya untuk memulangkan para buruh migran tersebut. Untuk tahun 2017 SBMI berhasil memulangkan sekitar 70 orang, tahun 2018 sebanyak 45 orang dan 2019 hingga saat ini sudah 7 orang.  "Semuanya warga Kabupaten Serang," ucapnya.

Maftuh menuturkan, upaya pemulangan selama ini lebih banyak menggunakan biaya patungan dari kantong para pengurus SBMI. "Kami selama ini kurang diperhatikan oleh dinas baik kabupaten, kota atau provinsi juga BP3," tuturnya.

Tidak meminta dana

Pihaknya mengaku mendampingi keluarga korban yang melapor tidak meminta imbalan maupun dana. Namun pihaknya patungan agar laporan bisa sampai ke kementrian atau dinas dengan biaya sendiri. "Yang seharusnya berperan penting adalah dinas bukan SBMI karena mereka banyak mendapatkan dana masuk dari CTKI ke daerah," tuturnya.

Disinggung soal kondisi korban yang berhasil dipulangkan, Maftuh mengatakan bervariatif. Mulai dari mengalami luka akibat disiksa, patah tulang karena terjatuh, hingga meninggal dunia karena dibunuh atau bunuh diri. "Bahkan banyak juga yang pulang tidak membawa gajinya selama bekerja. 45 persen yang dapat dari laporan adalah adanya penganiyaan dan pelecehan seksual. Bahkan banyak pemalsuan dokumen KTP di bawah umur," katanya.

Menurut dia, dalam hal ini kepala daerah harus jeli dalam pengawasan dan perlindungan calon TKI. Karena kunci benang merah bukan terdapat dari desa saja tapi juga dinas yang harus ikut berperan dalam perlindungan TKI. "Maraknya penempatan TKI non prosedural dikarenakan gampangnya membuat paspor yang dilakukan oleh oknum," ucapnya.

Jika hal ini dibiarkan, kata dia, akan dapat menimbulkan lebih banyak korban lagi khususnya masyarakat Kabupaten Serang. Karena notabene nya dari wilayah Serang Utara hampir 90 persen dan bahkan ada kampung TKI disana. "90% ada bekerja di timur tengah adalah masyarakat Serang Utara, yang juga pendidikannya sangat rendah. Itu ada di Saudi Arabian dan Suriyah," tuturnya.***

Bagikan: