Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 18.5 ° C

Unsur Kecurangan TSM Pilpres 2019 Terpenuhi Jika Terjadi di Sekira 405.000 TPS

Muhammad Irfan
SAKSI Ahli dari pihak terkait, Edward Omar Sharif Hiariej memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.*/ANTARA
SAKSI Ahli dari pihak terkait, Edward Omar Sharif Hiariej memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Saksi ahli yang dihadirkan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam sidang sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 menilai, kecurangan pemilu harus bisa dibuktikan memiliki dampak luas dalam perolehan suara di wilayah yang sangat luas untuk memenuhi unsur “massif”.

Hal ini disampaikan guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej dalam sidang lanjutan PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.

Edward berpendapat, kecurangan dalam Pilpres 2019 harus mengandung unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Untuk memenuhi unsur itu, harus dibuktikan secara rinci. Dia lantas mengurai apa saja yang bisa memenuhi unsur itu.

“Pembuktian kecurangan TSM harus melalui pembuktian postfactum. Pemilih harus ditanya apakah mereka memilih karena terpengaruh kecurangan-kecurangan yang didalilkan. Makanya pembuktiannya bukan abal-abal, sangat rumit," kata Edward.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kecurangan TSM baru bisa dibuktikan jika terjadi di lebih dari setengah jumlah Tempat Pemungutan Suara.

SAKSI Ahli dari pihak terkait, Edward Omar Syarief Hiariej memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.*/ANTARA

Dia menjelaskan, hal yang dimaksud “sistematis” adalah ketika kecurangan dilakukan dengan rencana matang dan rapi. Sementara “terstruktur” berbicara soal rantai komando dalam kecurangan.

"Kecurangan itu pasti by intention, tidak mungkin karena kealpaan. Sehingga, niat memang harus dibuktikan. Lalu terstruktur dan sistematis ini yang kemudian menimbulkan dampak masif," ucap Edward.

Dia juga menyebut, kecurangan harus bisa dibuktikan terjadi di separuh lebih dari 810.329 TPS yang ada.

"Kalau sangat luas itu berarti kalau kita mau pakai metode kuantitatif, 50 persen plus satu. Kalau ada 800.000 TPS, (harus) ada 400.001 TPS yang kira-kira begitu (TSM), kalau pakai kuantitatif," kata dia.

Pernyataan SBY

Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Denny Indrayana menilai adanya pengarahan aparatur negara pada Pilpres 2019. Dia  menyitir pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam pokok permohonan sengketa Pilpres 2019 di MK Jumat 14 Juni 2019 lalu.

".... cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum, ... saya sampaikan agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ucap SBY seperti dikutip Denny Indrayana.

Denny Indrayana mengamini bahwa pernyataan SBY itu disampaikan bukan dalam konteks Pilpres 2019 melainkan Pilkada serentak 2018. Namun ia yakin pernyataan SBY adalah peringatan sekaligus indikasi awal bahwa ketidaknetralan serupa amat mungkin terjadi dalam Pilpres 2019.

"Bahwa pernyataan SBY yang terkait Pilkada Serentak di 2018, dekat dengan Pilpres 2019, tidak serta merta berarti bahwa dalam Pilpres 2019 BIN pasti sudah netral, karena faktanya tidaklah demikian," ucap dia.

Menanggapi hal itu, Erdward menilai seharusnya tim kuasa hukum pemohon yakni Prabowo -Sandiaga Uno menghadirkan Ketua Umum Partai Demokrat SBY. Pasalnya, kutipan SBY dari pemberitaan tidak bisa dijadikan sebagai bukti ketidaknetralan aparat.

"Dalam rangka mencari kebenaran materil yang selalu didengung-dengungkan kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden keeenam SBY di MK sebagai saksi," ucap dia.

Edward merujuk aturan terkait bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 339 KUHAP. SBY bisa dihadirkan untuk menggali keterangan terkait siapa dan bagaimana aparat mempengaruhi hasil akhir Pilpres 2019.

Sementara ahli lainnya, Heru Widodo menjelaskan, untuk membuktikan pelanggaran seperti kecurangan TSM di Pilkada berbeda dengan Pilpres. Di Pilkada, pelanggaran hanya bersifat lokal, yakni terjadi dalam satu kabupaten.

"Kalau dalam konteks bupati, tentu sudah dapat dipastikan karena memenuhi unsur terstruktur dan sistematis di tempat pemilihan tersebut," katanya.

Akan tetapi, kata Heru, dalam konteks Pilpres, satu wilayah, bahkan satu kabupaten tidak memenuhi representasi.

"Permohonan yang seandainya terbukti dan masih hanya terjadi di satu kabupaten, itu tidak dapat dikategorikan sebagai TSM yang memengaruhi hasil akhir, sehingga ending-nya tentu ditolak," katanya.***

Bagikan: