Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Umumnya berawan, 21.9 ° C

BPN Minta Surat Haris Dipertimbangkan

Muhammad Irfan
HAKIM Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.*/ANTARA
HAKIM Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Hangatnya dinamika sidang sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 tidak hanya terjadi di dalam ruang sidang, tetapi juga di luar ruang sidang. Berbagai tanggapan muncul di luar ruang sidang menanggapi hal-hal yang terjadi dalam sidang yang dimulai sejak Jumat, 14 Juni 2019.

Salah satunya perihal mundurnya Haris Azhar sebagai saksi pemohon dalam hal ini pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dari sidang Rabu, 18 Juni 2019 lalu.

Sebelumnya, mantan petinggi KontraS itu sempat didapuk sebagai salah satu saksi. Ini terkait perannya sebagai advokat dari Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz yang pernah menyebut ada pengarahan aparat untuk memenangkan salah satu kandidat dalam Pilpres. Namun, meski namanya sudah disebut di awal sidang, Haris belakangan menolak jadi saksi.

Penolakan Haris dengan alasan Hak Asasi Manusia memang dihargai oleh seluruh kalangan. Tak terkecuali pemohon yang mengajaknya jadi saksi. Meski demikian, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menilai kalau surat tertulis Haris yang dikirim ke MK bisa jadi pertimbangan hakim.

"Kami harap surat Haris itu bisa jadi pertimbangan hakim," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2019.

Menurut Andre, surat yang ditulis Haris tidak hanya memuat soal penolakan dan alasan HAM. Pasalnya, dalam surat itu, Haris juga menyinggung perannya sebagai kuasa hukum Sulman memberikan gambaran terkait persoalan netralitas aparat kepolisian.

“Dari keterangan tertulis itu dapat dilihat bahwa ada dugaan penggalangan dukungan aparat kepolisian untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin,” ucap dia.

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana juga mengaku sejatinya kesaksian Haris penting. Haris mulanya menjadi alternatif karena aparat yang hendak dihadirkan jadi saksi pun menolak karena tiada izin atasan.

"Seperti netralitas Polri, dan pendataan pemilih oleh Polri yang itu pendataan itu terkait dengan pemetaan dukungan," ucap dia.

KETUA Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (tengah), memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.*/ANTARA FOTO

Profesionalitas

Sebelumnya, Haris menyatakan undur diri dari posisi saksi bagi tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. Alasannya, ada saksi yang lebih tahu soal dugaan penggalangan aparat di pemilu dan soal dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis era 1997-1998.

"Saya menyatakan tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam Sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi hari ini pada tanggal 19 Juni 2019," kata dia, dalam keterangan tertulisnya.

Haris menyebut pendampingan hukum yang dilakukannya kepada Sulman saat itu semata karena profesionalitas sebagai advokat dan ingin menjadikan polisi netral.

"Saya melakukan pendampingan dan bantuan hukum secara probono, yang dalam hal ini juga berkaitan dengan upaya saya untuk mewujudkan profesionalitas penegak hukum, upaya kontrol netralitas, dan profesionalitas polisi dalam penyelenggaraan Pilpres 2019, dan upaya untuk menciptakan keterbukaan informasi publik," tuturnya.

Lantaran posisinya hanya sebagai pendamping hukum, Haris menyebut yang paling tahu soal kasus itu adalah Sulman. Selain itu, Haris menyinggung soal kasus dugaan pelanggaran HAM yang menyeret nama kedua capres, baik Jokowi maupun Prabowo, sebagai salah satu alasan pengunduran dirinya.

"Dua kubu kontestan Pilpres 2019, baik kubu Bapak Joko Widodo maupun kubu Bapak Prabowo Subianto, memiliki catatan Pelanggaran HAM, di mana Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat," urainya.

Dia pun menambahkan: “Sementara Bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus Penculikan dan Penghilangan orang secara Paksa sepanjang tahun 1997-1998,".***

Bagikan: