Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Badai petir, 25 ° C

Sidang Sengketa Pilpres 2019, Kesaksian Saksi Pemohon Banyak Dipatahkan

Muhammad Irfan
SAKSI dari pihak pemohon Hermansyah (kiri) memberikan keterangan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon.*/ANTARA
SAKSI dari pihak pemohon Hermansyah (kiri) memberikan keterangan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Sejumlah saksi yang diturunkan pemohon dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Umum 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 19 Juni 2019, tampak kesulitan mempertahankan kesaksiannya dari pertanyaan termohon dan hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang ketiga ini, pemohon yakni Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga menghadirkan 15 saksi yang di antaranya membahas sejumlah dugaan kecurangan pada Pilpres seperti adanya Daftar Pemilih Tetap janggal, NIK dan KK yang mencurigakan hingga lemahnya sistem hitung KPU.

Saksi pertama yang dihadirkan pemohon adalah relawan IT BPN, Agus Maksum. Agus memaparkan adanya data janggal dalam DPT dengan menyajikan argumentasi temuan NIK dan KTP yang mencurigakan. Dalam sidang, dia pun menyebut nama Udung, yang bertanggal lahir 01011944, berkode KTP 101611 dan beralamat di Pengalengan, Kabupaten Bandung sebagai salah satu contoh NIK yang janggal. 

Argumentasinya, tidak ada NIK di Indonesia yang diawali dengan kode '10' sebagaimana yang tercantum di NIK Udung. Dia pun mengurut sejumlah kode nomor provinsi di Indonesia untuk membuktikan hal itu seraya memastikan kalau Udung tak ada di dunia nyata. "Bahkan kami yakin tidak ada di dunia nyata," ujarnya.

Pernyataan Agus lantas dipertanyakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempertanyakan kesaksian Agus. Menurut dia, Agus secara pasti menyebut Udung tak ada di dunia nyata, namun menyebut tidak tahu ketika termohon dalam ini KPU mempertanyakan apakah Agus memastikan temuan ini ke lapangan atau tidak. Hal ini dianggap hakim MK adalah jawaban yang kontradiktif.

"Yang saya mau tanya, kesaksian yang akan Anda gunakan jadinya yang mana? Karena ada dua jawaban berbeda. Tidak ada di dunia nyata atau tidak tahu?" tuturnya. Menanggapi pertanyaan MK, Agus pun menjawab singkat tidak tahu.

Tidak tahu juga jadi jawaban Agus saat ditanya hakim MK lainnya Saldi Isra terkait korelasi KK dan KTP palsu dengan DPT janggal yang dia paparkan. Mengenai isu ini, Agus menyajikan sampel KK dengan anggota keluarga sembilan orang. Saat dikonfirmasi ke RT setempat, kata Agus, RT hanya mengenal empat dari sembilan orang yang ada di KK itu.

Namun saat Saldi menanyakan apakah nama di KK itu menggunakan hak pilihnya, Agus kembali menjawab tidak tahu.

SAKSI dari pihak pemohon Idham Amiruddin (kanan) memberikan keterangan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon.*/ANTARA

Idham Amiruddin menjadi saksi kedua yang dihadirkan pemohon. Tak jauh berbeda dengan pemaparan Agus, Idham yang bukan merupakan bagian dari BPN mengklaim jumlah NIK siluman mencapai 56.832 dengan jumlah terbanyak di Provinsi Bengkulu.

Menurut dia, NIK siluman terjadi ketika jumlah kecamatan berbeda dengan data pemilih. Misalnya, kata dia, ada 40 kecamatan di Bogor. Namun kode yang yang tercantum dalam NIK mencapai 85. 

"Itu kan ada kodenya di Kemdagri. Misalnya Bogor cuma ada 40 kecamatan, tapi bisa dilihat kodenya sampai 85," ujar Idham. 

Selain permasalahan NIK siluman, Idham juga mempersoalkan NIK rekayasa yang memuat kesalahan data. Ia menyebut jumlah NIK rekayasa ini mencapai 10 juta dengan angka tertinggi di Bogor mencapai 430 dan juga di provinsi Sulawesi Selatan. 

"NIK rekayasa ini NIK yang seluruh elemen datanya keliatan benar tapi salah. Misalnya NIK perempuan tapi dia laki-laki," katanya. 

Penjelasan soal NIK kecamatan siluman dan NIK rekayasa ini pun dipertanyakan oleh termohon. Pasalnya, pemenang pilpres di Bogor dan Sulawesi Selatan justru dimenangkan Prabowo-Sandi. 

"Apa saudara tahu dalam pilpres di Kabupaten Bogor dan Sulawesi Selatan pemenangnya 01 atau 02?" tanya Komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Idham mengaku tak mengetahui karena ia hanya fokus memeriksa kebenaran DPT saja. Hasyim pun menyampaikan bahwa di kedua provinsi tersebut dimenangkan oleh Prabowo-Sandi. "Saya kasih tahu nomor 02 yang menang."

Memasuki sore hari, sekira pukul 16.00 WIB, hakim MK mulai memanggil saksi pemohon yang ketiga. Kali ini, staff IT politisi Gerindra, Fadli Zon yang bernama Hermansyah menjadi saksi. Dia menyebut Situng KPU lemah karena tidak mencatat alamat IP (internet protocol) dari orang yang menginput data. Hermansyah mengaku mengetahui kelemahan itu setelah mengunjungi KPUD Bogor bersama Fadli Zon pada 4 Mei 2019. 

"Artinya siapapun, termasuk intruder atau pengacau bisa memasukkan data ke dalam Situng. Misalnya ada yang input data dari eksternal, harusnya dengan pencatatan IP bisa di-blacklist dari sisi IP," kata Hermansyah.

Padahal menurut dia, alamat IP bisa diketahui bahkan sampai tingkat kota. Jika seperti ini, ia mengklaim bisa saja orang dari Amerika Serikat menginput data untuk Situng.

Dia juga menyampaikan Situng menampilkan sejumlah data tanpa dilengkapi pindai C1. Padahal seharusnya pengunggah data di Situng menyertakan keduanya.

"Ada teks tanpa disertai file. Seharusnya sekarang tidak perlu delay," ucap dia.

KETUA tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) selaku pemohon mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.*/ANTARA

Ditanya Ancaman

Sejumlah saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada sidang kali ini ditanya mengenai ancaman yang mereka terima saat hendak menjadi saksi pemohon di MK. Hal ini seiring kesepakatan sidang sebelumnya menjawab permintaan kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto yang meminta MK memerintahkan LPSK melindungi para saksi.

Dari tiga saksi yang dihadirkan pemohon hingga sore kemarin, dua di antaranya mengaku merasa terancam. Agus Maksum misalnya menyebut pernah diancam akan dibunuh pada April 2019 lalu. Hakim MK Aswanto kemudian bertanya siapa pihak yang mengancam dia dan siapa saja yang tahu anda diancam. Agus enggan menjawab.

Berulang kali ditanya enggan menjawab, Aswanto pun mengingatkan Agus agar berterus terang dalam kesaksiannya di MK.

Selain Agus, saksi Hermansyah juga mengaku terancam. Dia yang pernah menjadi korban penusukan di jalan tol pada 2017 ini mengaku kerap masih merasa terancam apalagi jika ada mobil yang sering parkir dekat rumahnya. Meski demikian, penusukan ini tak ada hubungannya dengan Pilpres.

Hakim MK I Gede Agung Palguna pun mempertanyakan apakah dia sudah melaporkan hal ini kepada aparat. Hermansyah sempat kebingungan dan menjawab belum melapor karena tak mengancam fisiknya. 

"Kenapa enggak lapor polisi? Anda merasa terancam meski sedang tidak bersaksi di sini. Lapor ke polisi," kata Palguna.***

Bagikan: