Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 17.1 ° C

Termohon-Pihak Terkait Sepakat Minta MK Tolak Permohonan Kubu Prabowo-Sandi

Muhammad Irfan
MASSA aksi yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia melakukan unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. Unjuk rasa tersebut digelar untuk mengawal sidang gugatan sengketa hasil Pilpres tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi. */ANTARA
MASSA aksi yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia melakukan unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. Unjuk rasa tersebut digelar untuk mengawal sidang gugatan sengketa hasil Pilpres tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi. */ANTARA

JAKARTA, (PR).- Permohonan yang disampaikan Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang awal sengketa hasil pemilihan umum Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 14 Juni 2019 lalu dianggap kubu Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon tidak menyertakan uraian yang jelas. Hal yang sama disebut juga oleh kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait.

Hal tersebut tampak dalam sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan umum yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 18 Juni 2019.

Dalam pembacaan eksepsinya, KPU yang diwakili kuasa hukumnya Ali Nurdin menuturkan, beberapa poin kecurangan yang disebutkan oleh pemohon tak ada kejelasan kapan dan dimana kejadiannya. Hal ini salah satunya seperti dugaan dibukanya kotak suara di sebuah lokasi parkiran salah satu warung modern. Atau dugaan kecurangan pada sistem hitung KPU yang hanya berlandaskan pada 21 Tempat Pemungutan Suara padahal total TPS ada ratusan ribu se-Indonesia.

"Dan ini sudah dilakukan perbaikan, sudah koreksi di rapat pleno terbuka di kecamatan yang disaksikan oleh semua pihak termasuk saksi dari tim pemohon," kata Ali.

KPU juga menepis adanya dugaan ketidaknetralan KPU pada Pilpres 2019. Menurut Ali, mekanisme pemilihan anggota KPU dilakukan oleh DPR yang mana diisi pula oleh perwakilan partai politik yang mengusung pemohon.

Bukti KPU melaksanakan tugasnya secara profesional dan mengacu pada undang-undang adalah dengan diselenggarakannya Pemilu sesuai tahapan sampai sengketa.

"Tidak ada satu pun putusan dari DKPP sebagai lembaga yang diberi tugas dan kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa termohon melanggar kode etik," ucap dia.

Ali malah mengungkit kembali perbedaan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada 24 Mei 2019 dan 10 Juni 2019. Menurut dia, perbaikan permohonan pemohon punya perbedaan mendasar dalam pesita dan petitum sehingga sama sekali baru.

Permintaan pemohon dinilai tidak sesuai dengan aturan sehingga konsekuensinya tidak dapat diterima. Begitu pun dengan dalil klaim kemenangan Prabowo yang dianggap tak jelas. Apalagi pada permohonan awal, pemohon tak menyantumkan kesangsian pada hasil rekapitulasi termohon.

"Dengan tidak adanya dalil pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan termohon, menunjukkan pemohon telah mengakui hasil penghitunan suara yang ditetapkan termohon sekaligus membantah isu yang berkembang di sebagian kelompok masyarakat bahwa KPU curang," ucap dia seraya menuturkan kecurangan yang Terstruktur Sistematis dan Masif harus memenuhi unsur, melibatkan sedemikian banyak orang, dirancang banyak orang, dan melibatkan pejabat dan penyelenggara pemilu.

"Tapi yang disampaikan pemohon merujuk ke lokal, sporadis, acak, dan spontan," ucap dia.

KETUA Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) mengetuk palu saat mengesahkan bukti pihak termohon pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.*/ANTARA

Setelah KPU membacakan eksepsi, giliran kubu Joko Widodo-Ma'ruf sebagai pihak terkait yang membacakan eksepsinya. Dimulai oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Yusril Ihza Mahendra, kubu Jokowi-Ma'ruf menilai kalau tantangan Pilpres 2019 adalah penggunaan strategi untuk membangun narasi politik tertentu untuk meraih emosi publik.

Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan informasi bohong yang membuat preferensi pilihan publik lebih didominasi oleh faktor emosional ketimbang rasional.

"Oleh karena itu, pihak terkait memandang sangatlah penting untuk memilah dan mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil permohonan pemohon. Narasi kecurangan yang diulang terus menerus tanpa menunjukkan bukti yang sah menurut hukum," ucap Yusril.

Dibacakan secara bergantian oleh kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, baik Yusril, I Wayan Sudirta, dan Luhut Pangariabuan dugaan kecurangan yang disematkan oleh kubu pemohon kepada pihak terkait pun mulai dijawab satu per satu. Hal ini seperti dugaan menyalahgunakan program pemerintah untuk kepentingan kampanye. Dibacakan oleh Luhut, secara umum program-program tersebut merupakan program kebijakan pemerintah untuk melaksanakan perintah UU. 

"Di mana semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU, khususnya UU tentang APBN. Adalah sesuatu yang tidak mungkin dan salah secara hukum jika program tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan alokasi dana yang tertuang dalam UU APBN yang sudah disepekati pemerintah dan DPR," kata Luhut.

I Wayan Sudarta juga mempertanyakan klaim kemenangan Prabowo-Sandi yang dinilai imajinatif. Pasalnya, pemohon tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang diklaim Pemohon, yakni suara yang diraih Pemohon lebih unggul daripada Pihak Terkait dengan persentase 52,2 persen menurut exit poll internal Badan Pemenangan Nasional Pemohon disampaikan Pemohon dalam pidato tanggal 17 April 2019 di Jalan Kertanegara, Jakarta, sekitar pukul 17.00.

Setelah itu, persentase perolehan suara, sambung tim Jokowi, bertambah menjadi lebih dari 62 persen. Hal ini, menurut tim Jokowi, disampaikan dalam pidato kemenangan pada 18 April 2019 sekitar pukul 20.35 WIB di tempat yang sama.

"Selain itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga juga mengumumkan kemenangan Prabowo atas Jokowi-Ma'ruf Amin dengan persentase 54,24 persen yang disampaikan di Hotel Grand Sahid Jakarta pada 14 Mei 2019. Dengan demikian, berapakah sesungguhnya prosentase dan/atau angka kemenangan yang diklaim oleh Pemohon atas Pihak Terkait. Bukan saja tidak diketahui secara pasti oleh Pihak Terkait, tapi juga tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon sendiri. Jadi tidak berlebihan kiranya, jika para Pengamat berpandangan bahwa klaim Pemohon tersebut bersifat imajinatif," kata Sudirta.

Menjawab permohonan dari pemohon, kedua kubu baik termohon dan pihak terkait pun sepakat meminta kepada MK agar menolak semua permohonan pemohon.

KETUA tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) selaku pemohon mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.*/ANTARA

Gagal membangun narasi

Menanggapi jawaban termohon Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menilai setidaknya terdapat sejumlah kesalahan atau kegagalan yang dilakukan oleh pihak termohon saat menjawab permohonan gugatan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Bambang menjelaskan, termohon dianggap gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan pihaknya dalam sidang.

"Termohon menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan. Mereka menolak adanya perbaikan menjadi bagian tak terpisahkan dari permohonan, tapi sebagian besar argumennya itu menjawab soal permohonan," ujar Bambang. 

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut juga menegaskan bahwa termohon dalam hal ini telah gagal dan tak mampu meyakinkan masyarakat mengenai jawaban atas apa yang jadi permohonan pihak 02.

"Mahkamah Konstitusi sidang untuk meyakinkan publik. Kalau meyakinkan pemohon apalagi. Dan saya khawatir dia gagal untuk meyakinkan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Selamat datang kegagalan termohon," ucap dia.***

Bagikan: