Pikiran Rakyat
USD Jual 14.012,00 Beli 14.110,00 | Sedikit awan, 25.2 ° C

Publik Takut Bicara Politik Setelah Peristiwa 21-22 Mei

Muhammad Ashari
PERSONEL kepolisian bersiap menembakkan gas air mata ketika terjadi kericuhan Aksi 22 Mei di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.*/ANTARA
PERSONEL kepolisian bersiap menembakkan gas air mata ketika terjadi kericuhan Aksi 22 Mei di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei persepsi publik mengenai kondisi demokrasi dan ekonomi-politik nasional usai huru-hara di beberapa titik di Jakarta, 21-22 Mei 2019.

Salah satu hasil survei menunjukkan ada penurunan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kualitas demokrasi di Indonesia usai peristiwa tersebut.

Survei SMRC dilaksanakan pada 20 Mei-1 Juni 2019 dengan 1.220 responden. Dari keseluruhan responden, terdapat 1.078 responden (88%) yang dapat diwawancarai dan dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar 3,05% pada tingkat kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling).

Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas menuturkan, hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan atas pelaksanaan demokrasi secara umum turun dari periode April 2019 sebesar 74% menjadi 66% pada periode survei terakhir dilakukan.

Kecenderungan itu menunjukkan adanya peningkatan persepsi negatif responden atas indikator-indikator demokrasi seperti kebebasan berbicara politik, perlakuan aparat penegak hukum terhadap masyarakat, kebebasan berorganisasi, menjalankan kepercayaan agama, dan sensor negara terhadap media massa.

Untuk indikator kebebasan berbicara politik, misalnya. Survei SMRC menunjukkan 43% responden mengaku takut berbicara mengenai politik sedangkan yang tidak takut sebesar 51%.

Kerusuhan yang terjadi di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.*/REUTERS

Jumlah responden yang mengaku takut bicara masalah politik meningkat signifikan dibandingkan survei tahun 2014 yang persentasenya hanya 17%.

Kemudian, persepsi responden terhadap perilaku aparat hukum yang semena-mena meningkat dari tahun 2014 sebesar 24% menjadi 38% pada saat periode survei terakhir.

"Pasca 21-22 Mei, ada kenaikan tajam atas penilaian bahwa orang sekarang takut dengan perilaku semena-mena aparat penegak hukum," tutur Sirojudin saat konferensi pers di Kantor SMRC, Minggu 16 Juni 2019.

Untuk kebebasan berorganisasi, survei menunjukkan sebanyak 21% responden mengaku takut berorganisasi. Persentase itu juga meningkat tajam dibandingkan survei periode 2014 yang persentasenya hanya 10%.

Sebanyak 25% responden juga mengaku, dalam periode survei, takut menjalankan urusan agama. Persentase itu meningkat tajam dibandingkan survei periode tahun 2014 yang angkanya hanya 7%.

Sekira 43% responden mantap menilai bahwa media massa saat ini bebas dan tidak disensor oleh pemerintah. Namun, sekira 37% responden menilai bahwa kondisi media massa di Indonesia sebaliknya.

Publik belum menyerah

Warga yang menilai kondisi politik saat ini buruk juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2014. Sebanyak 33% responden menganggap kondisi politik Indonesia buruk. Pada 2014, hanya 20% responden yang menilai kondisi politik Indonesia buruk.

Sirojudin menuturkan, meski ada penurunan persepsi tentang kualitas demokrasi dan kondisi politik, tetapi hal itu tidak berdampak kepada persepsi responden tentang kondisi ekonomi, penegakkan hokum, dan keamanan. Survei SMRC menunjukkan hanya 17% warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk, hanya 21% warga yang menanggap kondisi penegakkan hukum buruk dan hanya 16% warga yang menganggap kondisi keamanan buruk.

"Yang menggembirakan, secara umum publik belum menyerah dengan prinsip-prinsip demokrasi," tuturnya.

Ia menuturkan, sebanyak 82% responden masih menganggap bahwa demokrasi adalah pilihan sistem terbaik, 86% warga menilai demokrasi cocok untuk Indonesia, 91% warga menganggap penting kebebasan untuk mengkritik pemerintah, 97% warga menganggap penting pemilu yang bebas dan adil serta 86% warga memilih sistem demokrasi dibandingkan sistem lainnya.

"Adanya penurunan persepsi tentang kualitas kondisi demokrasi ternyata belum membuat rakyat Indonesia mengendur atau patah semangat dengan keinginan mereka agar Indonesia menjadi semakin demokratis," kata Sirojudin.

Modal pembangunan

Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola mengatakan, masih percayanya responden terhadap sistem demokrasi merupakan modal untuk pembangunan bangsa ke depan.

Sebanyak 82% responden yang menganggap bahwa demokrasi merupakan pilihan sistem terbaik harus dipelihara dan jangan sampai kehilangan momentum.

"Ini juga pesan bahwa Pak Jokowi benar-benar merealisasikan janji program selama kampanye dan infrastruktur yang dibangun benar-benar infrastruktur hukum, politik dan sumber daya manusia," ujarnya.

Menurut dia, bila program-program itu diwujudkan, besar kemungkinan rakyat akan semakin percaya bahwa demokrasi baik, perlu dijaga dan diteruskan.***

Bagikan: