Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Umumnya cerah, 29.4 ° C

Pemerintah Berharap Kondisi KeamananTetap Terkendali Jelang Sidang MK

Puga Hilal Baihaqie
Kawat berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019. Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. */ANTARA
Kawat berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019. Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. */ANTARA

JAKARTA, (PR).-  Menjelang sidang perdana sengketa pemilihan presiden/wakil presiden yang rencananya akan digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 14 Juni 2019, kondisi keamanan Jakarta masih stabil. Pemerintah berharap kondisi keamanan tetap terkendali hingga putusan MK terkait sengketa Pilpres pada 28 Juni 2019.

"Situasi keamanan di Jakarta termasuk di sekitar Gedung MK dalam kondisi baik. Kami percaya semua pihak bisa menghormati proses hukum dan saling menjaga kondisi keamanan," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Hingga saat ini pihaknya juga belum mendapat informasi akan adanya pergerakan massa dari daerah. Terlebih sebelumnya ada larangan dari pimpinan kubu yang bersengketa di MK untuk tidak datang ke Jakarta. Informasi lain yang diterima Ryamizard, bahwa pemerintah daerah juga belum mengabarkan warganya yang akan datang ke Jakarta untuk berunjuk rasa atau "mengawal" jalannya sidang di MK. Kehadiran massa dari luar daerah dalam jumlah yang besar sangat berpotensi disusupi oleh pihak-pihak yang ingin membuat kerusuhan di Jakarta.

Menurutnya kerusuhan akan merusak persatuan bangsa dan kesatuan negara. Tentunya aparat keamanan akan berhadapan dengan kelompok perusuh untuk menjaga kedaulatan negara.

"Kami tidak ingin polisi rusak, tentara jadi ikut rusak, karena merekalah yang menjaga kesatuan negara. Kelompok-kelompok yang ingin negara ini rusak adalah kelompok radikal yang tidak suka Pancasila," ujarnya.

Terkait permohonan perlindungan yang diajukan tim kuasa hukum Kivlan Zein, Ryamizard mengaku belum membaca surat permohonan perlindungan tersebut. Dirinya baru tahu adanya surat permohonan saat jurnalis menanyakan hal tersebut kepadanya. Selaku Menteri Pertahanan dirinya akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Kemenhan untuk menentukan sikap atas surat yang tim Kivlan buat. "Mudah-mudahan bisa memberikan kabar baik," ujarnya.

Seperti diketahui, Kivlan merupakan purnawirawan TNI bintang dua yang dijerat pemerintah dengan tudingan kepemilikan senjata ilegal. Ia pun berstatus sebagai tersangka dalam upaya makar terhadap negara. Kivlan telah mendekam di Rumah Tahanan Militer Guntur Jakarta Selatan, beberapa hari menjelang Lebaran.***

 

 

 

 

 

Bagikan: